Baca Juga : Sinyal Merah Penghilirisasian Nikel Morowali
“Izin tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Selain itu, lahan kebun sawit PT. ANA tidak memenuhi syarat untuk penerbitan HGU, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu dengan masyarakat setempat,” ujar Haikal ketika aitu.
Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa lahan hutan sawit PT ANA, yang awalnya mencapai 19.000 hektar, diciutkan menjadi 7.200 hektar setelah pemekaran wilayah Kabupaten Morowali menjadi Morowali Utara. Meskipun demikian, konflik dengan warga tetap berlanjut karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dan manipulasi data izin lokasi.
Ombudsman & Temuan Korupsi
Tahun 2018 silam, Ombudsman Sulawesi Tengah melakukan investigasi yang mengungkap berbagai penyimpangan. Lahan PT ANA diketahui tumpang tindih dengan lahan transmigrasi dan lahan masyarakat yang telah bersertifikat.
Investigasi ini juga menemukan perubahan izin lokasi yang diterbitkan oleh pejabat bupati Morowali Utara pada 20 Agustus 2014, mengurangi luas lahan dari 19.675 hektar menjadi 7.244,33 hektar.
Keanehan lainnya muncul saat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB P3) yang hanya dilakukan untuk 6.654 hektar, padahal luas lahan hutan sawit sebenarnya mencapai 7.244,33 hektar. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik korupsi dan manipulasi data yang dilakukan oleh PT ANA.
Baca Juga : Merah di Proyek Lindu
Pemeriksaan Manajer Area PT ANA, Oka Arimbawa oleh tim penyidik Kejati Sulteng membuka tabir gelap industri kelapa sawit di Morowali Utara.
Dalam pemeriksaan ini, Oka dihadapkan pada fakta bahwa PT ANA telah mengelola perkebunan sawit seluas 46.238 hektar sejak 2009 tanpa izin HGU yang sah, dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 13.694 ton pada tahun 2019.
Kasus ini menunjukkan betapa kompleks dan korupnya pengelolaan lahan sawit di Indonesia. Dugaan korupsi yang melibatkan PT ANA dan PT RAS tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah.
Baca Juga : Rame-rame Menjepit Pokja
Perlu upaya serius dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum akan menjadi kunci untuk membenahi tata kelola lahan hutan sawit di Sulawesi Tengah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil.
Drama dugaan korupsi di lahan sawit ini tidak hanya menjadi ujian bagi PT ANA dan PT RAS, tetapi juga bagi sistem hukum dan pemerintahan di Sulawesi Tengah. Perlunya penegakan hukum dalam kasus ini, menyelamatkan masa depan industri sawit dari praktik korupsi.
