“Polemik ini berawal dari kebijakan pengangkatan PPPK di masa lalu yang jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Vera menambahkan, pihaknya berkomitmen menuntaskan kewajiban tersebut dalam waktu dekat.
“Insya Allah, dalam tiga hari ke depan, kami mulai menyelesaikan pembayaran gaji ke-13 dan THR ASN Donggala tahun 2025,” ujarnya optimistis.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyebut, kebijakan Gubernur Sulteng soal DBH ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah provinsi bagi stabilitas fiskal daerah.
“Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hak-hak PPPK bisa terpenuhi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan di Donggala,” katanya.
