Anwar Hafid bicara eksploitasi SDA (sumber daya alam) Sulawesi Tengah yang dinilai tidak terkendali dan merugikan masyarakat lokal.
Dalam diskusi yang digelar di Kota Palu pada Sabtu (21/9/2024), bakal calon gubernur Sulawesi Tengah 2024 tersebut mengungkapkan bahwa eksploitasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan, memerlukan pengawasan yang lebih tegas dan regulasi yang adil untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Anwar Hafid menyoroti kondisi Morowali dan Morowali Utara yang digambarkannya seperti “gadis cantik” yang dieksploitasi tanpa perlindungan memadai.
Baca Juga : Calon Gubernur Sulteng Anwar Hafid Siapkan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis
“Setelah dieksploitasi habis-habisan, kini lingkungan alam kita mengalami ‘pendarahan'. Ini akibat pengelolaan yang tidak terkontrol dan kurangnya pengawasan. SDA kita diambil investor, tetapi pengelolaannya kacau. Lingkungan tercemar, masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ujar Anwar Hafid di hadapan kader HMI MPO.
Anwar Hafid bicara eksploitasi sumber daya alam dengan fokus pada perlunya perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah.
Ia menyoroti kebijakan tax holiday yang memberikan insentif pajak besar bagi investor asing, namun justru merugikan daerah karena pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat kecil.
“Pendapatan asli daerah Sulawesi Tengah hanya sekitar Rp2 triliun. Padahal, jika pajak dikenakan di mulut industri, PAD bisa mencapai Rp100 triliun,” tambahnya.
Dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi eksploitasi sumber daya alam agar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Morowali dan Morowali Utara kaya SDA, bukan hanya tambang tapi juga pertanian, perkebunan, dan kelautan. Kita butuh pemimpin yang berani mengawasi dan melindungi SDA ini demi kepentingan rakyat,” tegas Anwar Hafid.
Baca Juga : Calon Gubernur Sulteng Anwar Hafid Janji 1.000 Km Tol Desa dan Listrik Tanpa Mati, Ini Program Besarnya !
Anwar Hafid bicara eksploitasi sumber daya alam yang selama ini belum optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, industri smelter di Morowali dan Morowali Utara hanya memberikan manfaat ekonomi sebesar 20 persen bagi masyarakat setempat.
“Industri smelter memang ada, tapi kontribusinya bagi masyarakat masih sangat minim. Banyak tenaga kerja dan vendor dari luar yang lebih diutamakan. Harusnya masyarakat kita yang diberdayakan,” jelas mantan bupati Morowali itu.
Anwar Hafid juga mengisahkan pengalamannya ketika menjadi bupati Morowali.
Ia menyebutkan bahwa lima tahun ia mencari investor dari China hingga akhirnya berhasil mendirikan PT IMIP pada 2013.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya regulasi yang adil dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan di sektor pertambangan.
“Kalau pengawasan lemah, banyak pelaku tambang ilegal yang beroperasi di luar izin usaha pertambangan (IUP),” katanya.
Dia menegaskan, eksploitasi sumber daya alam harus dibarengi dengan komitmen melindungi lingkungan.
“Saat saya menjadi camat di Sorowako, Luwu Timur, air danau Sorowako tetap jernih meski ada industri tambang. Tapi di Morowali, airnya keruh karena pencemaran. Ini yang saya sebut ‘pendarahan' lingkungan,” ungkap Anwar Hafid.
Selain itu, Anwar Hafid bicara eksploitasi sumber daya alam dengan menyarankan pengalihan pajak dari mulut tambang ke industri tambang.
“Jika pajak dikenakan di mulut industri, PAD Sulawesi Tengah bisa jauh lebih besar. Selain itu, kita harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih marak terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Sudirman Suhdi dari KAHMI juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas industri tambang.
“Pemerintah harus berani melakukan intervensi agar industri tambang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai potensi SDA kita dikuasai pihak luar tanpa ada manfaat yang jelas bagi rakyat,” katanya.
Baca Juga : Cagub Sulteng Anwar Hafid Tegaskan Komitmen Amanah dan Kerja Keras untuk Rakyat
Anwar Hafid bicara eksploitasi sumber daya alam dengan harapan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mengatur kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sulawesi Tengah butuh pemimpin yang tegas, berani, dan peduli pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pemimpin yang mengejar kepentingan pribadi,” tutupnya.
Dalam pernyataannya, Anwar Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah.
“Ini bukan hanya soal tambang, tetapi bagaimana SDA yang kita miliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus bersama-sama berjuang agar SDA kita tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga menjadi modal kesejahteraan bagi kita semua,” pungkas Anwar Hafid.
