Ia meminta tim pemeriksa melibatkan tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli geologi, serta perwakilan masyarakat terdampak agar proses pemeriksaan berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel.
Selain itu, hasil pemeriksaan diminta dituangkan dalam laporan resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Bila ditemukan pelanggaran, langkah yang ditempuh harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penghentian sementara aktivitas, perintah perbaikan, hingga penindakan hukum.
“Masyarakat tidak butuh janji manis atau kunjungan belas semata. Rakyat butuh pembuktian bahwa wakil rakyat dan pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan umum, bukan membiarkan pelanggaran berlanjut demi keuntungan sepihak. Periksa secara mendetail, buktikan kebenarannya, dan berikan keadilan bagi warga Palu,” pungkasnya.
Sorotan Azwar Anas mempertegas harapan agar agenda DPRD Periksa CPM tidak berhenti sebagai kunjungan lapangan semata, tetapi menghasilkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran AMDAL serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kepatuhan operasional tambang terhadap ketentuan lingkungan yang berlaku.
