Dibentuknya kelompok Civiel Society oleh para politisi dimaksudkan bukan sebagai kekuatan kontrol melainkan dijadikan alat untuk mendulang peroleh suara pada konstetasi politik.
Masyarakat dikelompokkan dalam identitas politik. Anehnya, pengelompokkan ini terjadi di rumah rumah ibadah utamanya masjid.
Dibentuknya organisasi ummat DMI atau Dewan Masjid Indonesia dan MPM atau Masyarakat Pecinta Masjid, idealnya agar masjid sebagai sarana peribadatan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Namun, persoalannya menjadi lain jika keberadaan DMI dan MPM dikomandai oleh kepentingan politik, dapat dipastikan para imam, pegawai syara bahkan umat akan terpatronasi pada wilayah kepentingan politik antara DMI dan MPM karena kedua lembaga ini di Sulawesi Tengah di Pimpin oleh politikus.
Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan mereka sendiri.
Perasaan keakuan menjadi pembeda dengan yang lain, tak bisa dihadari konflik konflik antar imam, pegawai syara dan masyarakat pada saat har-hari besar keagamaan, siapa yang akan didatangkan antara ketua DMI atau MPM.
Potensi konflik seperti itu bukan tanpa alasan, Widiyanti ada 3 alasan terbangunnya identitas : Pertama Primodialisme : pemahaman identitas diperoleh secara alamiah turun temurun dibangun berdasarkan kesukuan.
Kedua Konstruktuvisme : Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat, seperti marga dan fam.
Ketiga Instrumentalisme : Identitas merupakan sesuatu yang dikontruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada kekuasaan politik.
Pertanyaannya apakah DMI dan MPM sulteng dikontruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada kekusaan politik atau untuk memberdayakan Imam masjid, pegawai syara’ ?.
Jika asumsi menjadi dasar berfikir DMI dan MPM Sulawesi Tengah diduga syarat dengan kepentingan Politik dan kekuasaan, sebab kedua lembaga ini dipimpin oleh politikus.
