Palu – Demo Kasatker PJN 2 Palu berujung pada tuntutan keras.
Puluhan massa mendesak Yudha Sandyutama dicopot, usai dituding mengabaikan publik dan proyek jalan berulang tiap tahun tanpa solusi permanen.
Baca Juga : Kontradiksi Kasus Sawit PT RAS

Sekitar 60 orang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Mereka menuntut pencopotan Kasatker PJN 2 Yudha Sandyutama karena dianggap menutup diri dari publik dan gagal membenahi persoalan proyek jalan nasional di wilayah tersebut.
Baca Juga : Kasus PT RAS | Disidik-Disidik, Wassalam !
Aksi ini melibatkan Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulteng, Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), serta Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).
Massa menilai Yudha Sandyutama tidak transparan dan mengabaikan akses komunikasi dengan LSM dan media.
“Kami minta dengan hormat kepada Menteri PUPR Dodi agar segera mencopot Kasatker PJN 2. Hampir semua teman-teman media mengeluh karena nomornya diblokir. Itu bukan solusi,” ujar Moh Raslin, Koordinator Aksi dari SPHP Sulteng, saat berorasi.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti praktik pengerjaan jalan nasional yang dinilai berulang di titik yang sama setiap tahun.
Mereka menyebut pola tersebut sebagai proyek abadi jalan poros Kebun Kopi Tawaili Toboli.
Baca Juga : Panas Dingin Bara Sawit PT RAS
Menurut mereka, selama lebih dari satu dekade, anggaran negara mencapai triliunan rupiah telah terserap untuk pekerjaan jalan yang sama tanpa ada hasil signifikan.
“Setiap tahun ratusan miliar APBN digelontorkan. Tapi penanganannya selalu sama dan hasilnya juga sama. Patut kami menduga proyek tambal sulam itu sengaja didesain,” kata Raslin.
Massa menuding pengerjaan jalan yang cepat rusak mengindikasikan adanya kelemahan sistem.
Mereka meminta Balai Jalan Nasional Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Bambang Razak agar segera melakukan pembenahan.
Dalam aksi tersebut, massa menyatakan apresiasi terhadap Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Bambang Razak, yang disebut sebagai putra daerah.
Mereka menyebut Bambang masih mendapat dukungan penuh. Namun, mereka menilai sistem di bawah Satker PJN 2 perlu diperbaiki.
Baca Juga :Sumur Air Tanah Bulupountu Macet Total, Duit Negara Menguap !
“Kami mendukung Kepala BPJN. Tapi Satker PJN 2 menutup diri, menutup akses, dan itu tidak bisa dibiarkan,” ucap Raslin.
Selain mendesak pencopotan Kasatker, para demonstran juga menyatakan akan membawa masalah ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Bina Marga.
Mereka menegaskan akan meminta audit menyeluruh terhadap proyek jalan nasional yang dianggap bermasalah di Sulawesi Tengah.
“APBN dalam satu dekade sudah triliunan. Minggu depan kami akan ke Jakarta untuk melaporkan Satker PJN 2 ke Inspektorat Jenderal Bina Marga,” kata Raslin.
Massa juga menyoroti pengerjaan proyek jalan lingkar dalam Kota Palu oleh perusahaan Nindya Karya KSO Pasokorang.
Baca Juga : Tender Proyek di Banggai Kepulauan Diduga Didesain Tertutup
Menurut mereka, proyek senilai Rp220 miliar itu sudah mengalami kerusakan meski belum mencapai tiga tahun sejak dikerjakan.
Hingga berita ini diturunkan, Kasatker PJN 2 Yudha Sandyutama belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirim pada Rabu malam belum mendapat jawaban.
Para demonstran menegaskan aksi protes tidak akan berhenti sebelum tuntutan mereka dikabulkan.
Mereka berjanji akan terus melakukan aksi di kantor Satker PJN 2 Palu hingga ada respons dari pemerintah pusat.