“data yang diberikan pemerintah daerah sering berubah-rubah. Kadang besar dan kadang turun lagi, belum lagi persoalan lahan. Kami disarankan oleh KPK agar membangun Huntap sesuai data ril dan diatas lahan yang tidak menimbulkan masalah,” katanya dihadapan sejumlah jurnalis dalam acara konfrensi pers, Senin 1 Februari 2021.
Dia mengatakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala masing-masing memberikan data gelondongan, sehingga butuh verifikasi data yang lebih ril agar pembangunannya tidak mubazir.
“Coba kalau kita bangun tidak sesui data ril, misalnya lebih banyak dibangun ketimbang data kebutuhan yang sebenarnya terus tidak ada yang huni, maka akan menimbulkan masalah dikita yang membangunnya, bukan yang menghuninya,”tegas Ferdinan.
Misalnya data gelondongan dari BPBD Kota Palu sebanyak 8.168, setelah diverifikasi BP2W hanya 1.206 kemudian berdasarkan SK walikota Palu datanya sebanyak 5.758, dan hasil verifikasi hanya 5.051. Sehingga terjadi selisih 707.
