Total pengadaan ketinting mencapai 13 transaksi senilai Rp4.697.804.000.
Pada pengadaan perahu, terdapat dua transaksi perahu 6,2 meter plus mesin senilai Rp837.200.000.
Perahu 9,2 meter plus mesin tempel 20 PK tercatat dua transaksi Rp743.000.000.
Kemudian perahu 6 meter satu transaksi Rp660.000.000, perahu 11,2 meter plus mesin 20 PK satu transaksi Rp519.900.000, perahu 8 meter plus mesin 690 dua transaksi Rp394.400.000, serta perahu 7,5 meter plus mesin dua transaksi Rp281.200.000.
Total pengadaan perahu mencapai 10 transaksi senilai Rp3.435.700.000.
KAK dan KRAK menilai pemeriksaan perlu memastikan jumlah unit, penerima barang, lokasi penyerahan, harga satuan dan kesesuaian spesifikasi.
Pemeriksaan juga perlu menjawab alasan barang dengan tipe yang sama muncul dalam sejumlah transaksi dengan nilai berbeda.
Selain jenis barang, data AMEL menunjukkan pengulangan sejumlah Kode RUP.
Kode RUP 51326247 tercatat enam transaksi senilai Rp2.849.100.000. Kode 51527028 sebanyak empat transaksi Rp2.703.084.000.
Kode 52700355 tercatat tiga transaksi Rp994.020.000, Kode 51808399 dua transaksi Rp546.900.000, dan Kode 52698304 tiga transaksi Rp516.300.000.
Lima Kode RUP tersebut mencakup 18 transaksi dengan nilai Rp7.609.404.000 atau sekitar 75,80% dari total transaksi.
Abdul Salam mengatakan pengulangan Kode RUP perlu diuji melalui dokumen pengadaan.
Pemeriksaan antara lain harus mencocokkan RUP, RKA/DPA, spesifikasi teknis, volume, tanggal transaksi, dokumen pemesanan, kontrak, BAST, pembayaran dan kondisi fisik barang.
KRAK-KAK juga meminta audit trail diperiksa secara menyeluruh, termasuk transaksi dengan barang sama, Kode RUP berulang, satuan kerja berbeda, tanggal transaksi berdekatan, spesifikasi sama atau mirip dan nilai transaksi berbeda.
Marwan dan Abdul Salam menilai pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada CV Marina Indo Tani.
Pihak pemerintah yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, pengelolaan RUP, transaksi, penerimaan barang, pemeriksaan dan pembayaran juga perlu diperiksa sesuai kewenangannya.
Abdul Salam menegaskan besarnya nilai transaksi bukan alasan untuk langsung menyimpulkan adanya korupsi.
