Angka tersebut kemudian akan menjadi pijakan untuk menyusun target yang lebih besar pada 2027.
Anwar meminta setiap kabupaten dan kota tidak hanya mengirimkan angka kebutuhan rumah, tetapi juga memetakan lokasi serta masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dengan pola tersebut, pembangunan rumah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian jumlah unit, tetapi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya menangani rumah tidak layak huni.
Persoalan rumah tidak layak huni menjadi salah satu perhatian utama dalam program tersebut.
Anwar melihat persoalan kemiskinan di Sulawesi Tengah tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pendapatan. Kondisi tempat tinggal masyarakat juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani.
BACA JUGA : Gubernur Sulteng Anwar Hafid Pilih Jalur ‘Tidak Populer’, Strategi Tulus atau Taktik Politik Baru?
Karena itu, program pembangunan dan perbaikan rumah layak huni diarahkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung penanganan kemiskinan.
Sejumlah wilayah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong menjadi bagian dari daerah yang perlu dipetakan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
