Puluhan massa yang mengatasnamakan dari Forum Masyarakat Penyelamat Uang Negara (Formatur), mendatangi kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sulawesi Tengah, untuk berunjuk rasa, pada Kamis 3 Juni 2021.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran dalam satu tahun terakhir telah meresahkan dunia jasa konstruksi di Sulteng. Sinyalemen kuat dan aroma busuk dan diduga telah terjadi kongkalikong dalam pelaksanaan tender konstruksi yang mengakibatkan terjadi pelanggaran persaingan usaha.
Modus kongkalikong itu dengan penawaran terendah hingga 40 persen oleh pihak pelaksana atau kontraktor selaku penawar yang mengakibatkan menurunnya kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
Maka indikasi puluhan bahkan ratusan miliar paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara teknis dikerjakan secara amburadul. Terindikasi tidak sesuai besaran teknis dan jauh dari pagu anggaran yang seharusnya.
Baca Juga : Begini Momen Wamen PUPR Marah, saat Rakorsus Evaluasi Penanganan Bencana di Sulteng
“Mekanisme dibangun diduga atas dasar kongkalikong ini telah mematikan kemampuan daya saing pengusaha lokal,” tegas koordinator lapangan (Korlap), Mudin usai orasi.
Persekongkolan dalam tender tersebut diduga kuat melalui praktik – praktik kesepakatan jahat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di mana praktik ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi. Kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender. Indikasi ini terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan dengan BP2JK.
Baca Juga : Wamen PUPR Soroti Pembebasan Lahan Huntap dan Validasi Data Penyintas Sulteng
