PALU – Kontestasi Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar PBNU 2026 mulai menghangat.
Forum Muda Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah blak-blakan membedah peluang kader PMII dalam bursa kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Dialog Publik bertajuk “Menakar Peluang Kader PMII dalam Kontestasi Ketua Umum PBNU” yang digelar di Kedai Aswaja, Kota Palu, Sabtu (25/7/2026) malam.
Forum yang dihadiri tokoh Nahdlatul Ulama (NU), akademisi, pengurus NU, kader PMII, hingga tokoh masyarakat itu tidak hanya membahas dinamika Muktamar PBNU 2026, tetapi juga mengulas peluang kader PMII, pentingnya konsolidasi organisasi, hingga mengemukanya dukungan terhadap Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin PBNU.
Dialog publik menghadirkan Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah H.M. Amin Thahir, Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir, akademisi Universitas Tadulako Dr. Nur Alamsyah, Ketua PCNU Kota Palu Dr. Rusdin Ahmad, akademisi UIN Datokarama Palu Mohammad Sadiq, serta diikuti pengurus NU, kader PMII, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir menegaskan pembahasan mengenai Ketua Umum PBNU bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi berkaitan langsung dengan arah masa depan bangsa.
Menurutnya, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia sehingga setiap dinamika kepemimpinan PBNU akan memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial, pendidikan, hingga kebangsaan.
“Apa yang disampaikan di awal oleh moderator kita pada malam ini, ini soal kontestasi di Muktamar pemilihan Ketua Umum PBNU. Sebetulnya kita sedang bicara soal masa depan bangsa. Kenapa? Karena ini bukan soal klaim, ini soal fakta yang secara empirik bisa dibuktikan bahwa NU itu adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kalau kita bicara NU, tentu kita bicara soal masa depan bangsa,” ujar Nasarudin.
Ia juga mengulas sejarah lahirnya PMII sebagai organisasi kader mahasiswa NU yang sempat mengalami dinamika hubungan dengan NU melalui Deklarasi Munarjati sebelum kembali menjadi badan otonom.
“Bahwa walaupun memang secara historis PMII adalah anak ideologisnya NU, bahkan anak kandungnya NU. Jadi ini kita harus pahami. Walaupun dalam perjalanannya PMII dianggap agak kritis karena dalam hubungan pasang surut dengan NU itu dinamikanya terjadi banyak kali,” katanya.
Menurut Nasarudin, Kontestasi PBNU tidak seharusnya dipandang sebagai pertarungan antarkubu yang kaku.
