Ia turut menyoroti pentingnya kepastian Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebagai fondasi penguatan kelembagaan Nahdlatul Ulama di daerah.
“Makanya saya sebagai Ketua PCNU Kota Palu, walaupun belum ada SK ini, jadi kita harus mampu bermitra dengan pemerintah.”
Dalam analisis yang berkembang di forum, ketiadaan SK sebagaimana disampaikan Rusdin dipahami sebagai faktor yang membuat konsolidasi dukungan di tingkat daerah belum memiliki bobot yang kuat dalam menentukan calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kekuatan dukungan terhadap Prof. Nasaruddin Umar.
Pada sesi berikutnya, akademisi UIN Datokarama Palu Mohammad Sadiq memaparkan dinamika politik menjelang Muktamar PBNU 2026, termasuk peluang sejumlah figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi.
Menurutnya, Nasaruddin Umar merupakan salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Ia menilai Menteri Agama RI tersebut bukan sosok yang berambisi mengejar jabatan karena tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai calon.
Namun, apabila amanah kepemimpinan diberikan kepadanya, Nasaruddin Umar dinilai memiliki kemampuan menyatukan berbagai elemen di tubuh Nahdlatul Ulama.
“Prof Nasarudin itu sosok yang saya melihat yang ideal, dia mampu menyatukan kondisi, dia mampu mengkomunikasikan segala sesuatu,” paparnya.
Pada sesi dialog, peserta forum juga berpandangan bahwa pemimpin NU ke depan harus mampu memadukan tradisi keulamaan, kapasitas intelektual, serta kemampuan menjawab tantangan organisasi di tingkat nasional.
Menutup diskusi, Ketua Forum Muda Alumni PMII, Moh. Alwi Pakaya, merangkum tiga benang merah hasil dialog, yakni pentingnya gagasan baru dari kader muda Alumni PMII, konsolidasi internal Alumni PMII menghadapi Muktamar PBNU 2026, serta kriteria ideal pemimpin Nahdlatul Ulama yang mampu menjadi pemersatu umat sekaligus menjawab tantangan organisasi di masa depan.
