Desakan pemeriksaan audit investigatif proyek jalan nasional di Buol menguat.
Dugaan usia jalan yang jauh dari rencana teknis dan mutu pekerjaan yang dipertanyakan mengingatkan pada pola serupa di Parigi Moutong yang akhirnya diusut kejaksaan hingga menetapkan tersangka.
Baca Juga : Jalan Amblas dan Berlubang, Duit Negara Ikut Bocor !
Kerusakan berulang di ruas Jalan Umu–Paleleh–Lokodoka–Buol tidak lagi dipandang sekadar persoalan teknis. Sejumlah pihak kini mendesak aparat penegak hukum turun tangan, menelusuri dugaan ketidaksesuaian usia jalan dan mutu pekerjaan yang berpotensi merugikan negara.
Ketua Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah, Eko Ariant, mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa proyek ini.
Mereka menilai kondisi tersebut menjadi indikasi awal adanya masalah pada mutu pekerjaan sekaligus usia jalan yang tidak sesuai perencanaan.
“Kerusakan seperti ini tidak wajar jika pekerjaan dilakukan sesuai standar. Harus diperiksa dari awal hingga akhir,” ujar Eko.
Berdasarkan catatan, ruas jalan nasional di Kabupaten Buol sepanjang 134,97 kilometer itu merupakan jalan nasional yang merujuk pada SK Nomor 432/KPTS/M/2022.
Namun dalam tiga tahun terakhir, anggaran negara terus dialokasikan untuk pekerjaan yang sama.
Pada 2025, nilai preservasi rutin mencapai Rp24,36 miliar. Pada 2024, proyek dikerjakan PT Alqybar Reski Mandiri senilai Rp11,4 miliar. Sementara pada 2023, pekerjaan ditangani PT Alliessan dengan nilai Rp20,93 miliar.
Meski anggaran terus mengalir, kondisi jalan tetap mengalami kerusakan berulang. Dugaan usia jalan yang jauh dari umur rencana menjadi perhatian utama.
Baca Juga : Jalan Nasional Rusak di Buol | Siapa Bermain ?
Hasil reportase media ini di lapangan menunjukkan sejumlah gejala teknis yang mengarah pada dugaan kegagalan konstruksi dini.
Permukaan jalan yang cepat rusak diduga berkaitan dengan kualitas campuran aspal dan proses pelaksanaan.
Dalam standar teknis, kondisi seperti agregat mudah lepas dan lapisan terkelupas dapat disebabkan oleh kadar aspal yang tidak sesuai, gradasi agregat yang tidak memenuhi syarat, atau pemadatan yang tidak optimal.
Jika dugaan ini benar, maka pelaksanaan proyek berpotensi bertentangan dengan Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2.
Temuan lapangan mengindikasikan sedikitnya empat persoalan utama diantaranya Struktur jalan diduga tidak mampu menahan beban lalu lintas, Mutu campuran aspal diduga tidak sesuai standar, Sistem drainase tidak berfungsi optimal, dan Bahu jalan gagal menopang perkerasan.
Keempat temuan tersebut mengarah pada satu kesimpulan, dugaan kegagalan konstruksi dini atau premature failure.
Dalam konteks ini, usia jalan seharusnya menjadi indikator utama. Jalan nasional dirancang memiliki umur layanan tertentu. Jika kerusakan muncul lebih cepat, maka ada kemungkinan kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan.
Untuk memastikan dugaan penyimpangan, investigasi teknis dinilai mendesak.
Sejumlah pengujian perlu dilakukan untuk mengungkap kondisi sebenarnya.
Pengujian itu meliputi uji core drill guna memeriksa ketebalan lapisan, uji CBR untuk menilai daya dukung tanah, serta audit Job Mix Formula (JMF) untuk memastikan komposisi campuran aspal.
Selain itu, pengujian kepadatan dan pemeriksaan kesesuaian antara gambar pelaksanaan dengan spesifikasi teknis juga diperlukan.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus membuka jalan bagi penelusuran dugaan penyimpangan anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1.1 Provinsi Sulawesi Tengah, Novia Endhianata, tidak memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi. Pesan yang dikirim hanya terbaca tanpa respons.
Pihak kontraktor yang secara beruntun mengerjakan proyek sejak 2023 hingga 2025 juga tidak memberikan klarifikasi hingga berita ini ditulis.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I BPJN Sulawesi Tengah, Lambang Puspito, hanya merespons singkat. “Thanks atas infonya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Minimnya penjelasan dari pihak-pihak terkait menambah daftar pertanyaan atas kondisi jalan yang cepat rusak.
Sikap tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan yang belum diungkap ke publik, terutama terkait mutu pekerjaan dan kesesuaian usia jalan dengan perencanaan teknis.
Desakan pengusutan proyek di Buol tidak lepas dari pengalaman sebelumnya di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam kasus tersebut, kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalan.
Penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang berdampak pada kualitas jalan. Kerugian negara pun terungkap dalam proses penyidikan.
Kasus itu menunjukkan bahwa persoalan mutu pekerjaan dan usia jalan dapat menjadi pintu masuk penegakan hukum.
Pola serupa kini dinilai mulai terlihat di Buol. Kerusakan berulang, anggaran besar, serta dugaan mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menjadi indikator yang sulit diabaikan.
Kerusakan jalan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Risiko kecelakaan meningkat akibat kondisi jalan yang tidak layak. Kendaraan lebih cepat rusak, sementara biaya transportasi ikut naik. Mobilitas barang dan jasa pun terganggu.
FPPD menilai, jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kerugian akan terus berulang. Mereka meminta aparat penegak hukum, auditor negara, dan instansi teknis segera turun tangan.
Kasus proyek di Kabupaten Parigi Moutong telah menunjukkan bahwa penyimpangan proyek jalan dapat diungkap.
Kini, publik menunggu apakah dugaan di ruas jalan nasional Kabupaten Buol akan ditelusuri dengan langkah yang sama.
