Pihak kontraktor yang secara beruntun mengerjakan proyek sejak 2023 hingga 2025 juga tidak memberikan klarifikasi hingga berita ini ditulis.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I BPJN Sulawesi Tengah, Lambang Puspito, hanya merespons singkat. “Thanks atas infonya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Minimnya penjelasan dari pihak-pihak terkait menambah daftar pertanyaan atas kondisi jalan yang cepat rusak.
Sikap tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan yang belum diungkap ke publik, terutama terkait mutu pekerjaan dan kesesuaian usia jalan dengan perencanaan teknis.
Desakan pengusutan proyek di Buol tidak lepas dari pengalaman sebelumnya di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam kasus tersebut, kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalan.
Penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang berdampak pada kualitas jalan. Kerugian negara pun terungkap dalam proses penyidikan.
Kasus itu menunjukkan bahwa persoalan mutu pekerjaan dan usia jalan dapat menjadi pintu masuk penegakan hukum.
Pola serupa kini dinilai mulai terlihat di Buol. Kerusakan berulang, anggaran besar, serta dugaan mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menjadi indikator yang sulit diabaikan.
Kerusakan jalan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Risiko kecelakaan meningkat akibat kondisi jalan yang tidak layak. Kendaraan lebih cepat rusak, sementara biaya transportasi ikut naik. Mobilitas barang dan jasa pun terganggu.
FPPD menilai, jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kerugian akan terus berulang. Mereka meminta aparat penegak hukum, auditor negara, dan instansi teknis segera turun tangan.
Kasus proyek di Kabupaten Parigi Moutong telah menunjukkan bahwa penyimpangan proyek jalan dapat diungkap.
