Jaksa turut mendakwa Ahlis menerima uang tunai, termasuk Rp732 juta dari CV Surya Amindo Perkasa.
Sekretaris Desa Tamainusi, Yulianti Jesica Toding Belo, yang menjadi terdakwa dalam perkara yang sama, didakwa membantu perbuatan tersebut.
Dalam dakwaan, Yulianti disebut bertindak sebagai bendahara tim, membuka rekening terpisah dari rekening kas desa, serta menandatangani slip penarikan kosong atas perintah Ahlis.
Berdasarkan penghitungan auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam dakwaan, perkara pengelolaan dana CSR dan kompensasi perusahaan tambang tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.686.385.572 atau sekitar Rp9,68 miliar.
Jaksa juga mengungkapkan hasil penelusuran aset yang mengidentifikasi sejumlah aset milik Ahlis, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar, Mercedes-Benz, tiga unit ekskavator, serta tanah dan rumah di kawasan klaster dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar.
Desa Tamainusi diketahui menerima dana CSR dan kompensasi dari sejumlah perusahaan selama periode 2021–2024.
Perusahaan yang disebut dalam perkara tersebut antara lain PT Hoffmen International, CV Surya Amindo Perkasa, PT Palu Baruga Yaku, dan PT Cipta Hutama Meranti.
Ketentuan pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pendapatan dan belanja desa dikelola melalui mekanisme keuangan desa, termasuk pencatatan dalam APBDes dan penggunaan Rekening Kas Desa sesuai ketentuan.
Ahlis dan Yulianti didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hingga saat ini Permohonan pengalihan penahanan Ahlis belum ditindaklanjuti karena majelis hakim masih menunggu keterangan dokter yang menangani kondisi kesehatannya.
