Kapolda juga menyoroti bahwa Pilkada berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam rangka membentuk sistem pemerintahan yang sah dan berdaulat.
“Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya pada HUT Bhayangkara ke-78 menekankan pentingnya dukungan Polri dalam menjaga netralitas, stabilitas, dan keberhasilan Pilkada,” tambahnya.
Kegiatan Rakor Lintas Sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk TNI, Polri, penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kapolda Sulteng juga menegaskan pentingnya sinergitas antara semua pihak untuk menciptakan suasana Pilkada yang aman dan tertib.
Dalam rangka mendukung pengamanan Pilkada serentak 2024, Polda Sulteng akan melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan bernama “Mantap Praja Tinombala 2024.” Operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan selama seluruh rangkaian Pilkada, dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pemungutan suara.
Kapolda Sulteng memaparkan analisis risiko yang mungkin terjadi selama Pilkada, termasuk adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara, kekurangan atau tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi TPS, serta potensi konflik yang disebabkan oleh isu SARA.
“Indeks potensi kerawanan ini harus diwaspadai dan diatasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik,” tegas Kapolda.
