Menurutnya, kepastian identitas dan rekam jejak entitas pengelola penting sebelum masyarakat menyerahkan lahannya.
Pemerintah daerah menyebut proyek ini akan mendukung hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
Kawasan tersebut juga dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan sepanjang 20 kilometer untuk menunjang konektivitas industri.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan hilangnya kedaulatan atas tanah dan air. Jika tidak hati-hati, label industri hijau justru berpotensi menjadi greenwashing,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak pengembang NEPIE terkait kekhawatiran tersebut.
