Dedi mengingatkan, dalam sejumlah kasus investasi nikel di Sulawesi Tengah, pertumbuhan industri tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia mencontohkan pengalaman di Morowali, di mana ledakan industri smelter nikel memicu perubahan sosial signifikan.
“Tanpa proteksi dan pelatihan memadai, tenaga kerja lokal berisiko hanya mengisi posisi non-strategis. Sementara masyarakat kehilangan aset produktif seperti lahan pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Sorotan juga mengemuka terkait proses pembebasan lahan. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, sebelumnya menyatakan pembangunan kawasan industri baru dapat dimulai jika kebutuhan lahan mencapai 1.000 hektare, sementara saat ini baru sekitar 300 hektare yang tersedia.
Dedi menilai status Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap mempercepat proses perizinan dan pengadaan lahan.
Ia mengingatkan agar mekanisme ganti rugi tetap menjunjung prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (free, prior and informed consent), guna mencegah konflik lahan di Parigi Moutong.
Selain itu, ia menyoroti perubahan nama perusahaan dari PT ATHI menjadi PT Anugerah Tambang Smelter (ATS) yang dinilai perlu transparansi lebih lanjut kepada publik.
