Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik inisiatif ini, mengingat nikel memiliki nilai strategis dalam industri global, terutama dalam konteks hilirisasi yang dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Dalam audiens tersebut, Menteri Rosan juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mencakup potensi PAD Sulawesi Tengah agar bisa segera dibahas bersama kementerian terkait.
Selain itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB yang mencakup rencana peningkatan potensi PAD melalui industri smelter dan sektor pajak lainnya, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak.
“Pajak-pajak ini memiliki peran signifikan dalam pembangunan daerah dan sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat Sulteng,” katanya.
Sementara itu, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah penghasil nikel menjadi topik penting dalam audiens ini.
