Follow TRILOGI untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik untuk follow WhatsApp Chanel & Google News
Sulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, memanfaatkan audiens dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa (18/3) di Jakarta, untuk membahas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dioptimalkan melalui sektor industri smelter dan peningkatan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor nikel.
Audiens ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, yang turut mendukung upaya meningkatkan pendapatan daerah di provinsi penghasil nikel.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Reny Lamadjido bersama kepala daerah lainnya, menyampaikan rencana untuk menggali lebih dalam potensi PAD Sulawesi Tengah dari industri smelter, yang dinilai sangat investatif dan memiliki nilai tambah besar bagi perekonomian daerah.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah hilirisasi nikel, yang dinilai mampu meningkatkan sektor PAD Sulawesi Tengah dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Industri smelter, yang berada di kawasan penghasil nikel terbesar di Indonesia, berpotensi menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik inisiatif ini, mengingat nikel memiliki nilai strategis dalam industri global, terutama dalam konteks hilirisasi yang dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Dalam audiens tersebut, Menteri Rosan juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mencakup potensi PAD Sulawesi Tengah agar bisa segera dibahas bersama kementerian terkait.
Selain itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB yang mencakup rencana peningkatan potensi PAD melalui industri smelter dan sektor pajak lainnya, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak.
“Pajak-pajak ini memiliki peran signifikan dalam pembangunan daerah dan sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat Sulteng,” katanya.
Sementara itu, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah penghasil nikel menjadi topik penting dalam audiens ini.
Dirjen Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyaluran DBH ke provinsi penghasil akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan ditunda.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi seperti Sulawesi Tengah bisa mendapatkan alokasi DBH yang lebih optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurut Wagub Reny, hilirisasi nikel dan pengelolaan DBH yang tepat sasaran adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
“Langkah besar ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berupaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ujar Reny.
Dengan optimisme ini, Pemprov Sulteng berharap agar berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat bekerja sama dalam mewujudkan potensi PAD yang besar melalui sektor industri smelter dan hilirisasi nikel, serta pembagian DBH yang adil dan tepat waktu.
