“Kami berharap dengan adanya PKKPR ini, koperasi yang memiliki IPR dapat menjalankan kegiatan mereka dengan lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar perwakilan dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi implementasi aturan ini guna memastikan kepatuhan dan keberlanjutan usaha koperasi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan kepada koperasi yang menjalankan aktivitas pertambangan secara legal dan berkelanjutan.
Mereka berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama bagi masyarakat yang tergabung dalam koperasi.
Dengan diterbitkannya PKKPR untuk koperasi di Buranga, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan pemanfaatan ruang.
