Dalam proses ini, tim desa bertanggung jawab mengumpulkan data kepemilikan lahan yang sah, termasuk Sertifikat Kepemilikan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).
Hasil dari verifikasi ini kemudian dicatat dalam berita acara yang nantinya diserahkan kepada tim verifikasi di tingkat kabupaten.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh pemerintah daerah telah melalui proses verifikasi yang teliti dan akurat.
Selain itu, tahap uji publik selama dua minggu yang dilakukan sebelum penyerahan data kepada pemerintah daerah adalah langkah penting untuk menjamin transparansi.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi jika terdapat data yang tidak sesuai atau kurang lengkap.
Meskipun langkah ini adalah bagian penting dari upaya memastikan keadilan dalam pelepasan lahan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.
Salah satu tantangan utama adalah memastikan semua desa di sekitar perkebunan sawit PT ANA membentuk tim verifikasi dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Namun, hingga saat ini, hanya Desa Tompira yang berhasil membentuk dan mengoperasikan tim verifikasi sesuai dengan rencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan komitmen desa-desa lain dalam proses verifikasi ini.
