Sejak tahap perencanaan, proyek rancang bangun atau Desain and Build di Provinsi Sulawesi Tengah disebut-sebut sudah bermasalah.
Perubahan desain enginer megaproyek rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi ditenggarai sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Kerusakan dini disejumlah item pekerjaan yang di garap oleh konsorsium BUMN itu, menunjukan proyek tersebut sarat masalah.
Dua tahun lalu, megaproyek rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi dengan skema Design and Build itu di mulai.
Proyek yang dibandrol sebesar Rp156,616.954.291.00 itu, Satuan Kerja PJN wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah melalui rekananya konsorsium BUMN PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor pelaksana dan PT Parentjana Djaja KSO sebagai konsultan pengawas menangani pekerjaan sejauh 18,5 Km.
Dari total panjang penanaganan 18,5 Km pada paket yang bersumber dari Loan atau pinjaman dana hibah dari Pemerintah Jepang atau Japan International Coorporation Agency (JICA) melalui program Infrastructur Recontruction Sector Loan (IRSL) paket A3 tahap I tahun anggaran 2021-2023 tersebut, dibagi menjadi 4 ruas penanagananya diantaranaya sebagai berikut.
- Jonooge (Ruas Biromaru – Palolo) panjang penanganan sejauh 3,50 Km
- Sibalaya (Ruas Kalukubula – Kalawara) panjang penanganan sejauh 1 Km
- Sirenja (Ruas Tambu – Tompe) panjang penanganan sejauh 1,40 Km
- (Ruas Kalawara – Kulawi) panjang penanganan sejauh 12,6 Km yang terdiri dari 5 segmen
Penanganan proyek yang juga disebut paket A3 sepanjang ruas jalan Kalawara – Kulawi sejauh 12,6 km tersebut, dilakukan dengan menerapkan konsep kontraktor yang melakukan Detail Engineering Design atau pengembangan dari Basic Design hingga proses pelaksanaan, yang kemudian penangananya dibagi menjadi 5 segmen pekerjaan dianataranya sebagai berikut :
- Segmen 1 sejauh 0,250 Km
- Segmen 2 sejauh 0,850 Km
- Segmen 3 sejauh 0,700 Km
- Segmen 4 sejauh 2,025 Km
- Segmen 5 sejauh 8,775 km
Paket A3 desain and build yang digarap oleh konsorsium BUMN tersebut, bertujuan untuk memulihkan kondisi jalan Provinsi Sulawesi Tengah yang ikut terdampak pada bencana 2018 silam melalui program rehabilitasi dan rekontruksi jalan.
Sepanjang penanganan paket A3 pada segmen 1-5 itu, diketahui melintasi wilayah pegunungan atau dikenal warga setempat dengan sebutan gunung potong yang menghubungkan wilayah Salua dan Sadaunta.
Dititik lokasi penanganan itu, paket A3 dilakukan penanganan dengan system kontruksi perkerasan jalan, system kontruksi drainase jalan, system kontruksi perlindungan badan jalan terhadap aliran sungai, system kontruksi penanganan dan perlindungan lereng dan system utilitis dan pengamanan jalan.
Kerusakan dini pada sejumlah item pekerjaan yang tersebar dibeberapa titik pada paket A3 yang berada di sepanjang segmen 1-5 di wilayah gunung potong itu, dinilai janggal. Bukti masifnya adanya indikasi terjadinya penyelewengan bestek.
Presiden Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia, Adv Egar Mahesa, SH.,C DM mengatakan, proyek kontruksi penanganan infrastruktur jalan yang menjadi fasilitas publik berskala jumbo ini sudah jelas menguras banyak anggaran, belum lagi risiko kegagalan tinggi sehingga memicu terjadinya kerugian.
Untuk itu Egar Mahesa, mendesak institusi yang berwenang untuk turun melakukan pengusutan dan membongkar kejanggalan yang terjadi pada proyek yang sudah menguras keuangan negara yang nilainya mencapai ratusan miliar itu.
“Sudah seharusnya penegak hukum bertindak secara cepat dalam menangani persoalan ini, agar ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dalam proyek itu” ujar Egar Mahesa kepada Trilogi Minggu 29 Oktober 2023 malam.
Egar Mahesa menjelaskan, masalah yang timbul bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar speksifikasi yang sudah disepakati dalam proyek ini. Untuk itu, ia meminta akan ada upaya profesional Aparat penegak hukum dalam melakukan pengusutan.
“APH punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi ada kerugian negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana negara” jelasnya.
Kejanggalan saat proses pelaksanaan pada paket A3 yang sudah menguras banyak biaya ini, tambah Egar Mahesa, aparat penegak hukum agar menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam melakukan pengusutan.
Ahli kontruksi bakal di dengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya penghitungan dan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang digarap konsorsium BUMN ini.
“Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Untuk itu perlu dilibatkan ahli kontruksi independent disini” ungkapnya.
Indikasi kejanggalan pada proyek yang dibandrol sebesar Rp156,6 miliar yang baru genap 2 bulan di serah terima sementara pekerjaan atau (Provisional Hand Over-PHO) itu, jelas memberi sinyal bahwa wilayah kontruksi pun, tak luput dari bayang-bayang diugaan Korupsi. Indikasi kuat itu timbul, buntut dari indikasi kesembronoan pelaksanaan proyek dilapangan.
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum menggandeng ahli kontruksi independent untuk turun mengusut tuntas indikasi dugaan penyelewengan dalam proses pelaksanaan pada paket A3 ini.
Pelbagai kejanggalan dan indikasi dugaan korupsi tidak boleh berhenti menjadi temuan internal, tapi harus diproses secara hukum.
Kerusakan disejumlah item pekerjaan sepanjang segmen 1-5 pada paket A3 tersebut, memperlihatkan bahwa kucuran duit hibah yang dibebankan pad kas Negara yang cukup besar itu, tidak otomatis bisa meningkatkan kualitas hasil proyek.
Banyak pihak berspekulasi, dari kemungkinan dugaan pengurangan volume hingga pelaksanaan diduga kuat menyalahi bestek.
Padahal penanganan paket A3 dengan skema desain and build ini dirancang sebagai proyek efektif dalam penghemat waktu dan penanganan dikawasan gunung potong yang memiliki kondisi segmen paling kritis, geografisnya agak berbeda dengan yang lain, labil dan cenderung berubah-ubah.
