“Dari awal, Koprasi Arung Ponggawa menjalankan sesuai aturan, mengapa kami katakan demikian, karena apa yang di persyaratkan oleh pihak dinas ESDM kami mematuhinya sebagai pedoman sekaligus mempermudah administrasi guna mempercepat terbitnya IZIN IPR termasuk Blok IPR tersebut yang kami maksud,” jelasnya.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan menjadi langkah penting agar proses penerbitan Izin Tambang Rakyat di kawasan WPR Tambang Oyom dapat berjalan lebih cepat dan sesuai ketentuan.
Lebih jauh, KSP Arung Ponggawa Mineral berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menerbitkan IPR yang saat ini dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami harap agar kiranya Izin IPR tersebut segera di terbitkan oleh Pemerintah Profinsi, mengingat kebutuhan ini juga sangat di butuhkan oleh masyarkat,” ujar Andi Hamka.
Menurutnya, percepatan penerbitan IPR Oyom tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi koperasi, tetapi juga membuka peluang pengelolaan Tambang Tembaga secara legal dan terstruktur di kawasan tersebut.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
