Terlebih ketika legalitas mereka telah diakui melalui IPR, koperasi tambang memiliki kerangka hukum untuk berkontribusi positif dan terukur.
Respons mereka di tengah krisis juga menjadi cermin bahwa legalisasi tambang rakyat tidak berhenti pada kepastian hukum.
Ia membuka jalan bagi kolaborasi jangka panjang antara masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal.
Dalam konteks ini, koperasi tambang tidak lagi berdiri di garis abu-abu, melainkan masuk ke arena pembangunan desa yang inklusif.
Normalisasi sungai yang dilakukan koperasi secara swadaya telah mengurangi potensi banjir susulan.
Selain memperbaiki tanggul, pengerukan jalur air juga mengembalikan aliran sungai ke kondisi semula.
Ini adalah bukti bahwa jika diberikan ruang dan legitimasi, pertambangan rakyat mampu menjadi pelindung lingkungan, bukan perusaknya.
Dengan pendekatan berbasis gotong royong dan komitmen sosial, Koperasi Tambang Kayuboko menorehkan preseden baru.
