Menurut Dody, rotasi ini bukan semata-mata merespons peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa pejabat kementeriannya di wilayah Sumatera Utara.
Ia menegaskan bahwa perombakan ini juga didorong oleh kebutuhan penyesuaian terhadap nomenklatur baru dan penajaman arah kerja Kementerian Pekerjaan Umum 2025.
“Sebagian memang terkait yang kemarin-kemarin ada OTT di sana-sini. Tapi juga memang saya wajib me-refresh karena nomenklaturnya baru semua, jadi memang wajib harus di-refresh dan supaya roda organisasi lebih dinamis,” ujarnya.
Baca Juga : Lewat Hibah JICA, Jembatan Palu IV Berdiri Megah, Tapi Belum Bisa Diresmikan
Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
Penataan kelembagaan dilakukan untuk menyesuaikan perubahan fungsi dan kebijakan pasca pengesahan Undang-Undang APBN 2025.
Dengan penugasan baru ini, Kepala BPJN Sulteng Bambang Razak dihadapkan pada tantangan untuk menjaga integritas dan memperkuat pelayanan infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah, sejalan dengan mandat Direktorat Jenderal Bina Marga dan reformasi struktur organisasi Kementerian PU yang sedang berlangsung.
