Relawan Pasigala bersama Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulawesi Tengah, mengungkap karut marut di proyek hunian tetap (Huntap) 2A di wilayah Kota Palu, Sigi dan Dongala.
Proyek yang di danai dari hibah luar negeri itu, dituding menimbulkan masalah sosial. Investigasi Relawan Pasigala menguatkan tudingan itu !.
Alih-alih dengan slogan Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih kuat, proyek Huntap yang digarap Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi Tengah justru dituding menambah beban penyintas.
FPK-B yang diwakili oleh Relawan Pasigala, Raslin kepada Trilogi membeberkan sejumlah karut marut di proyek pembangunan Huntap 2A dibeberapa titik di Sulawesi Tengah.

Dari pemasangan panel retak, keterlambatan pembangunan hunian, hingga harga sub kontraktor dimainkan membuat percepatan pemulihan rehab rekon berjalan lamban dan di sorot.
“Build Back Better hanya sebuah slogan belaka !. Hasil penelusuran kami, panel panel pada pembangunan Huntap di desa Wani mulai dari P1, P2 dan P3 banyak yang retak-retak dan tidak memenuhi standar kelayakan, itu mengindikasikan lemahnya pengawasan, diduga Quality Control dan Konsultan tutup mata” beber Raslin melalui pesan elektronik yang diterima Trilogi Minggu 25 September 2022.
Setelah dua bulan berjalan pasca kontrak, relawan Pasigala menemukan beberapa persoalan lain dilokasi pembangunan Huntap di Tompe 1, 2 dan, 3, wilayah Kabupaten Donggala. Misalnya di desa Tanjung Padang, Lompio, Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, hingga saat ini masih dalam Proses Land Clearing dan Land Development.
Bukan hanya itu, pembangunan huntap di Desa Wani sebanyak 71 unit dan huntap di Desa Loli Pesua, Loli Dondo, dan Kelurahan Ganti bahkan sama sekali belum ada tanda-tanda untuk segera dibangun Huntap.
“Saya kecewa dengan Kementrian PUPR, penanganan huntap 2A itu sangat lamban !. Kementerian PUPR melalui BP2P yang dipercayakan mengurus penyintas, dinilai tidak punya nurani terhadap nasib para penyintas yang hidup dalam beragam penderitaan” ujarnya.
Tidak hanya itu, Raslin juga menuding jika proses lelang pada proyek huntap 2A dengan nilai kontrak Rp120,1 miliar tersebut, sempat tertunda di tahun 2021 sampai akhirnya dilelang kembali di awal tahun 2022 dan dimenangkan oleh perusahaan plat merah.
Lambatnya proses lelang pembangunan huntap 2A untuk 712 unit rumah, ditenggarai sarat kepentingan dan sengaja regulasi itu dibuat lama untuk di desain pemenangnya perusahaan BUMN PT Wijaya Karya Beton, Tbk.
“Tidak sampai disitu saja !. Mulai dari proses lelang memakan waktu setahun, ditambah lagi keterlambatan dalam proses pelaksanaannya, membuat para penyintas semakin menderita dalam penantian panjang menunggu hak-hak mereka mendapat tempat yang layak” ungkapnya.
Menurut Raslin, pada proyek pembangunan huntap 2A yang digarap olej PT Wijaya Karya Beton, harusnya dapat menampung dan memberdayakan sejumlah pengusaha lokal untuk percepatan pembangunan huntap di tiga wilayah itu.
Namun faktanya, tambah Raslin, pihak kontraktor utama pada proyek pembangunan huntap 2A ini, ditenggarai sengaja tidak memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam percepatan pembangunan huntap tersebut, dikarenakan harga satuan sejumlah item telah dipangkas.
“Mulai dari harga panel, pembesian, upah pasang struktur (Instal), ini telah disunat habis oleh BUMN dan KSO. Hal tersebut membuat sejumlah Aplikator lokal mundur dan tidak sanggup bekerja karena rendahnya nilai subkon dari Wika Beton” tegasnya.
Diketahui penggarap proyek pembangunan huntap 2A adalah PT Wijaya Karya Beton KSO PT Murni Kontruksi Indonesia asal kota Makasar.
Beradasrkan hasil penelusuran relawan Pasigala, faktanya KSO PT Murni Kontruksi Indonesia belum mengantongi izin perjanjian kerjasama dari Puslitbang perumahan yang notabene sebagai syarat mutlak untuk pekerjaan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).
“Setelah kami cek Aplikator Risha per 9 Mei 2022, itu tidak ada PT Murni Kontruksi Indonesia !. Sehingga disinyalir lambatnya penanganan hak-hak penyintas, dikarenakan Perusahaan KSO yang di gandeng Wika Beton tidak memiliki pengalaman kerja membangun Risha” tegasnya.