Dalam konteks Jalan Nasional Buol, titik tersebut mencakup, Proses pengadaan dan tender proyek jalan nasional, Kesesuaian spesifikasi teknis dengan pelaksanaan di lapangan, Pengawasan proyek oleh pihak terkait dan Pembayaran termin pekerjaan yang tidak sebanding dengan kualitas hasil
Selain itu, keterlibatan ahli konstruksi independen dinilai penting untuk memastikan validitas temuan teknis.
Pendekatan multidisiplin ini diharapkan mampu memperkuat pembuktian jika dugaan fraud berujung pada proses hukum.
Kerusakan Jalan Nasional Buol tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat.
Lebih dari itu, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penggunaan anggaran negara.
Jika dugaan fraud terbukti, maka kerugian tidak hanya terjadi pada aspek fisik infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek jalan nasional di BPJN Sulawesi Tengah.
Dalam konteks ini, audit investigatif bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas.
Terlebih, proyek jalan nasional merupakan bagian dari program pembangunan yang menyerap anggaran besar.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PPK 1.1 Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari BPJN Sulawesi Tengah terkait mengenai penyebab pasti kerusakan Jalan Nasional Buol.
Minimnya transparansi justru memperkuat spekulasi adanya penyimpangan.
Dorongan publik agar BPK RI segera turun melakukan audit investigatif menjadi semakin kuat.
