Follow TRILOGI untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik untuk follow WhatsApp Chanel & Google News
Tolitoli – Isu politik Tolitoli tak lagi soal kebijakan, tapi tentang kursi-kursi kosong di ruang sidang. Di hadapan deretan bangku yang tak berpenghuni, Bupati Tolitoli membacakan pidato pertanggungjawaban APBD 2024.
Hanya sepuluh dari tiga puluh anggota DPRD hadir. Sisanya absen, diam, dan tak memberi alasan. Amran Hi Yahya pun mengaku kecewa.
Baca Juga : 103 Desa Bergerak, Koperasi Merah Putih Tolitoli Siap Diluncurkan
Ketidakhadiran sebagian besar wakil rakyat itu memicu kekecewaan mendalam dari Bupati Tolitoli, H. Amran Hi Yahya.
Ia menyampaikan pidatonya di hadapan ruang yang nyaris sepi, tanpa sambutan hangat dari mayoritas legislator.
“Kami merasa tidak dihargai. Padahal undangan resmi ini datang dari DPRD sendiri,” kata Amran usai sidang Jumat 13 Juni 2025 kemarin.
Agenda rapat paripurna tersebut merupakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga : Desa Wisata Malangga Optimalkan Penghijauan Aliran Sungai di Hari Kebangkitan Nasional Tolitoli
Sidang ini lazimnya menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi kinerja fiskal dan menyatukan langkah pembangunan.
Amran menambahkan, sebagai eksekutif, ia terbuka terhadap kritik. Namun, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang berjalan sesuai prosedur.
“Kritik itu sehat, tapi mari duduk bersama dan cari solusi, bukan saling menjauh,” ucapnya.
Ketua DPRD Tolitoli, Hja. Sriyanti Dg Pareba, juga menyampaikan kekecewaan serupa.
Baca Juga : Desa Ginunggung Wakili Kecamatan Galang dalam Lomba Desa Tolitoli 2025
Ia menegaskan bahwa undangan telah dikirim secara resmi kepada seluruh anggota dewan, termasuk melalui grup WhatsApp internal DPRD.
“Tidak ada alasan untuk tidak hadir. Undangan sudah kami sampaikan jauh hari,” ujar Sriyanti.
Ketegangan ini menjadi cermin keretakan hubungan eksekutif dan legislatif Tolitoli.
Minimnya komitmen kehadiran dalam forum resmi memperlihatkan adanya hambatan koordinasi yang mengganggu kerja sama antarlembaga.
Baca Juga : BPJN Sulteng Gandeng PT Jaya Mitra Perkasa Lakukan Pemeliharaan Jalan Nasional di Buol & Tolitoli
Padahal, di tengah tantangan pembangunan daerah, sinergi kedua pihak menjadi prasyarat mutlak untuk menyalurkan aspirasi publik secara utuh.
Kisruh politik di Tolitoli ini mempertegas tantangan tata kelola daerah yang masih diwarnai ego sektoral.
Bila ketidakhadiran terus berulang, maka bukan hanya anggaran yang mandek, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang pelan-pelan bisa luntur.
