Menurut Yanmar semua pengelolaan perusahan tambang di Morowali memiliki Amdal atau dokumen lingkungan yang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di kabupaten.
“Dinas ESDM melakukan pengawsan terhadap reklamasi atas lahan terbuka yang sudah tidak ditambang lagi (mine out). Apabila perusahaan tidak melaksanakan reklamasi, peraturan mengamanatkan untuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan mencairkan jaminan reklamasi yang ada pada pemerintah daerah” kata Yanmar.
Dijelaskannya bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Morowali, faktor-faktor yang turut mempengaruhi adalah bukan lahan aktif tambang. Justru adanya lahan terbuka untuk kegiatan operasi produksi, perkebunan masyarakat, bukaan akibat aktifitas deforestasi lainnya.
Tetapi juga memang faktor intensitasi curah hujan yang diatas normal dan daya tampung sungai Bahudopi juga menjadi faktor dominan dalam menyebabkan banjir.
“Perihal reklamasi kami akan terus meningkatkan pengawasan bersama Inspektur tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di sulawesi tengah”. kata Yanmar.
Penulis : Elkana Lengkong / Trilogi.co.id
Editor : Wahyudi
