FIGUR BIROKRAT JADI HARGA TAWAR UNTUK DIUSUNG DI PILKADA SULTENG

  • Bagikan

Meskipun belum berniat menjajal untuk terjun dalam bursa pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 mendatang, namun, nama sang birokrat ini kembali bergaung.

Pengamat politik Universitas Tadulako ini menilai figur Hasanuddin Atjo adalah sosok birokrat yang cukup visioner, dan amanah olehnya itu idealnya para elite politik dan parpol mempertimbangkan untuk mengusung beliau berkontestasi dalam pilgub tahun 2020.

“Kedepan tantangan daerah yang dialami saat ini sangat kompleks terutama terkait masalah infrastruktur dan disparitas rasio gini yang relatif masih cukup significan diangka (0,371).” kata Slamet Riadi Cante, kepada Koran Trilogi, Rabu 25 Juli 2019.

Selain masalah infrastruktur dan disparitas rasio kata Slamet Riadi Cante, penguatan pada sektor pertanian dan perikanan merupakan sesuatu yang masih butuh perhatian extra. Olehnya itu, sosok figur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen birokrasi dalam mengatasi segala persoalan pembangunan Sulteng kedepan itu yang akan menjadi tawaran.

“Pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih di topang oleh sektor pertambangan dan industri juga menjadi PR bagi pemimpin daerah kedepan” jelasnya.

Menurut Dosen Fisip Untad Palu ini, publik berharap tentunya agar para elit politik dalam mengusung calon Gubernur Sulteng tidak semata- mata mempertimbangkan aspek popularitas dan ketokohan, akan tetapi sebaiknya memberi ruang bagi figur yang memiliki jejak rekam yang baik dan karya- karya nyata yang teruji.

Pengamat politik Universitas Tadulako Slamet Riadi Cante

“Kemudian dari sisi elektoral beliau sebagai putra kelahiran Poso memiliki basis massa yang cukup kuat didaerah Kabupaten dan Kota di Sulteng” bebernya.

Saat ini, tambah Slamet Riadi Cante, Provinsi Sulawesi Tengah butuh figur Gubernur yang miliki konsep ekstra, terutama bagaimana bisa menata membangun wilayah Pasigala yang merupakan bagian dari daerah ini pasca gempa tsunami likuefaksi.

“Hal ini sudah harus jadi perhatian karena ada puluhan ribu warga korban gempa yang masih berada di huntara sebab kehilangan tempat tinggal dan bagai mana nasib mereka kedepan nanti. Itu perlu perhatian khusus” tegasnya.

Terpisah, Akademisi M Ahlis Djirimu, menilai jika figur Hasanuddin Atjo dikehedaki rakyat Sulteng untuk maju di Pilgub tahun 2020 mendatang, tentunya akan lebih menarik. Karena figur birokrat ini telah memiliki rekam jejak yang baik, bahkan mampu merencanakan serta mensinkronisasi arah pembangunan Sulteng untuk lebih sejajar dengan Provinsi lain diwilayah Timur.

Akademisi M Ahlis Djirimu

“Beliau akan menjadi pelepas dahaga di tengah 7 tahun rezim Sulteng yang missing perencanaan dan penganggaran sesuai PP Nomor 17 thn 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional” kata Dosen FEKON Untad Palu ketika dikonfirmasi Koran Trilogi.

Sementara itu Politisi Senior Partai Golkar Muhiddin HM Said mengatakan untuk menjaring figur calon Kepala Daerah dalam Pilkada tahun 2020 baik Pilkada Gubernur maupun Bupati dan Walikota, partai Golkar memiliki mekanisme pertama harus searah visi misi partai Golkar Menunju Indonesia Maju dan harus memiliki semangat ikut membesarkan partai Golkar dan harus melamar sebagai Calon Kepala Daerah.

Politisi Senior Partai Golkar Muhiddin HM Said

“Nanti melalalui mekanisme partai dan tentunya partai akan mendahulukan kadernya terkait maju dalam Pilkada tahun 2020 nanti. Jika ada figur dari luar partai tentu dilakukan survey dan hasil survey menjadi pertimbangan untuk diusung” singkatnya yang dihubungi Koran Trilogi di Palu.

Dihubungi terpisah, ketua DPD PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah, Muharam Nurdin mengatakan jika partai kepala banteng itu memiliki mekanisme tersendiri. Mekanisme itu kata dia, PDI-P siap mendukung figur siapa saja yang berpeluang untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah yang berpotensi.

ketua DPD PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah, Muharam Nurdin

“Pada saatnya nanti akan dibuka pendaftaran secara umum. Partai akan menseleksi antara lain hasil survey dari lembaga yang kredibel. Ketersediaan partai koalisi untuk mencukupi persyaratan 20% kursi DPRD. Partai juga akan melakukan Psiko test dan bedah visi misi calon” bebernya.

Penulis : Elkana L / Koran Trilogi

  • Bagikan
error: Content is protected !!