Setiap aktivitas meninggalkan jejak elektronik (audit trail) yang dapat diawasi oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga eksternal.
Menurut Bambang, dashboard monitoring yang tersedia dalam platform e-katalog memungkinkan pengawasan berlapis serta mempermudah proses audit terhadap tender proyek jalan nasional.
“Riwayat penawaran, evaluasi, hingga negosiasi harga tidak bisa dihapus atau dimodifikasi secara sepihak. Semuanya terdokumentasi,” kata Mantan Kasatker PJN wilayah 1 BPJN Sulbar ini.
Selain aspek administratif, sistem pengadaan konstruksi melalui e-katalog versi terbaru juga menitikberatkan pada pemenuhan standar teknis pekerjaan.
Dalam proyek jalan nasional, misalnya, faktor mutu material dan distribusi aspal menjadi perhatian utama.
Penentuan jarak Asphalt Mixing Plant (AMP) disebut mengacu pada standar kualitas campuran aspal dan efisiensi anggaran negara.
“Distribusi hotmix memiliki batas waktu dan suhu tertentu agar kualitas tetap terjaga. Itu pertimbangan teknis, bukan administratif,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, proses tender konstruksi pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga terendah, tetapi juga aspek kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
