PALU – Suara rakyat tidak seharusnya hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Palu yang mendorong penguatan pendidikan politik agar masyarakat tidak berhenti berpartisipasi setelah memberikan hak suara di bilik pemungutan suara.
Gagasan itu mengemuka dalam Dialog Organisasi PC PMII Kota Palu bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Dr. Idrus, S.P., M.Si., di Kantor PWNU Sulawesi Tengah, Minggu (8/11/2026).
BACA JUGA : Ketua Umum PBNU | PMII Sulteng Kupas Peluang Kader Jelang Muktamar 2026
Dalam forum bertema “Rekonstruksi Nalar: Membangun Kedaulatan Pikiran Pemilih di Tengah Pusaran Geopolitik Nasional dan Regional” tersebut, mahasiswa mempertanyakan bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat di tengah kecenderungan pragmatisme dalam kontestasi politik.
Salah satu peserta, Fahrul Ahmad dari Komisariat UNISA Palu, mengangkat persoalan mengenai suara masyarakat yang kerap dibutuhkan ketika momentum pemilihan berlangsung.
Namun, keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi setelah pemilu masih perlu diperkuat.
Pertanyaan itu turut menempatkan mahasiswa pada posisi yang lebih luas dalam kehidupan politik.
Peran mahasiswa dalam pemilu Kota Palu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar lebih kritis terhadap proses politik dan kepemimpinan yang dihasilkan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Palu Dr. Idrus mengapresiasi inisiatif PMII yang menghadirkan ruang diskusi mengenai demokrasi dan pendidikan pemilih.
