BACA JUGA : Reformasi Jilid II Mencuat di “Ngaji Dampak” | Pakar Bongkar Sinyal Krisis Baru
Menurut Idrus, organisasi kemahasiswaan memiliki potensi menjadi mitra strategis penyelenggara pemilu dalam memperluas edukasi politik.
Kader organisasi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab sebagai pemilih.
“Karena selaku Ketua KPU, saya melihat PC PMII adalah salah satu kekuatan masyarakat sipil yang bisa menjadi mitra untuk melakukan juga edukasi di tingkat kader masing-masing,” ungkap Idrus.
Ia menjelaskan, pendidikan politik tidak cukup hanya dilakukan menjelang pemungutan suara.
Keterlibatan masyarakat perlu dibangun secara berkelanjutan, termasuk dalam mengawal proses demokrasi setelah tahapan pemilu berakhir.
Karena itu, Idrus berharap kolaborasi antara KPU dan PMII dapat diperluas dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kerja sama tersebut diharapkan tidak terbatas pada kegiatan diskusi, tetapi juga menyentuh pendidikan politik partisipatif.
“Saya kira itu harapan berikutnya, PMII terus berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU tapi ada Bawaslu, untuk menjadi mitra dia melakukan edukasi partisipatif terhadap proses sebelum, saat, dan pasca pemilu,” tambahnya.
BACA JUGA : FORMIT “Turun Tangan”, Bantuan Korban Bencana NTT Disalurkan Lewat KOPRI Peduli
Idrus juga melihat adanya kesamaan orientasi antara PMII dan penyelenggara pemilu dalam konteks kepemimpinan.
