Sulawesi Tengah – Pergantian pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bukan lagi sekadar agenda rutin institusi.
Ia berubah menjadi pertaruhan arah keamanan daerah.
Di tengah masa purnabakti Endy Sutendy pada April 2026, nama Helmi Kwarta Kusuma Rauf menguat bukan hanya sebagai kandidat, melainkan simbol harapan publik.
Penilaian itu mengemuka dari Dedi Askary, praktisi Business and Human Rights Consulting yang juga pernah menjadi konsultan riset ketahanan pangan di Lembah Baliem, Wamena, Pegunungan Tengah Papua pada 2004.
Baca Juga : Jalan Nasional Buol Rusak Dini, Jejak “Fraud” Menguat | BPK RI Didesak Turun Audit Investigatif
Dalam pandangannya, momentum pergantian Kapolda Sulteng tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan figur yang memahami kompleksitas sosial sekaligus memiliki sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan.
“Sulawesi Tengah bukan hanya soal keamanan formal. Ia juga tentang bagaimana negara hadir dengan pendekatan yang berimbang antara hukum dan kemanusiaan,” kata Dedi dalam keterangannya.
Menurut dia, rekam jejak Helmi Kwarta Kusuma Rauf di bidang reserse menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki semua kandidat.
Pengalaman sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri, kata dia, menunjukkan kapasitas Helmi dalam menangani perkara kompleks terutama yang bersinggungan dengan konflik sosial dan kepentingan masyarakat kecil.
Dedi menilai, pendekatan keamanan di daerah seperti Sulawesi Tengah membutuhkan kombinasi antara ketegasan hukum dan pemahaman lokal.
Dalam konteks itu, latar belakang Helmi sebagai putra daerah dinilai bukan sekadar identitas, melainkan instrumen strategis.
Baca Juga : Diduga “Cawe-cawe” Ekatalog BPJN Sulteng | Jejak Digital Diminta Dibongkar !
“Pemimpin yang lahir dari daerahnya sendiri cenderung lebih memahami akar konflik, termasuk relasi sosial, adat, dan sensitivitas masyarakat,” ujarnya.
Sejak menjabat Wakapolda Sulteng pada November 2024, Helmi dinilai telah memiliki cukup waktu membaca peta kerawanan wilayah.
Posisi itu, dalam perspektif Dedi, menjadi semacam laboratorium kepemimpinan tempat menguji kemampuan membaca situasi sekaligus membangun kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan kepemimpinan pasca Endy Sutendy. Pergantian yang terlalu drastis, kata dia, berpotensi mengganggu stabilitas yang sudah terbentuk.
“Helmi berada dalam posisi strategis untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan program yang sudah ada,” kata Dedi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa faktor “putra daerah” tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan.
Profesionalisme, integritas, dan keberanian dalam mengambil keputusan tetap menjadi indikator utama.
Baca Juga : Menyamar sebagai Debt Collector, Komplotan Curanmor Dibekuk Resmob Tadulako di Palu
Secara normatif, penunjukan Kapolda berada di tangan Kapolri melalui mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Namun, tren promosi belakangan ini menunjukkan adanya ruang bagi figur lokal berprestasi untuk memimpin wilayahnya sendiri.
Dalam kerangka itu, peluang Helmi Kwarta Kusuma Rauf dinilai terbuka lebar. Apalagi, kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal disebut tinggal menunggu momentum administratif.
Bagi Dedi Askary, ujian sesungguhnya bukan pada proses penunjukan, melainkan pada implementasi kepemimpinan.
Ia menegaskan, masyarakat Sulawesi Tengah membutuhkan sosok yang tidak hanya tegas, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan.
“Kalau Helmi dipercaya, tantangannya adalah membuktikan bahwa pendekatan keamanan bisa berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, transisi April 2026 bukan sekadar pergantian jabatan.
Ia menjadi titik krusial, apakah institusi kepolisian akan mengukuhkan figur yang memahami daerahnya secara utuh, atau kembali pada pola rotasi yang menjauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah dinamika itu, nama Helmi Kwarta Kusuma Rauf terus menguat di antara harapan publik dan kalkulasi internal institusi.
