Sulawesi Tengah – Kerusakan prematur pada Jalan Nasional Buol membuka dugaan serius, bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikasi fraud yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kerusakan pada ruas Jalan Nasional Buol di Sulawesi Tengah kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan kualitas konstruksi semata.
Sejumlah temuan di lapangan justru mengarah pada dugaan penyimpangan yang lebih dalam, termasuk potensi manipulasi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Retakan, amblas, dan lubang yang muncul dalam waktu relatif singkat setelah pengerjaan menjadi anomali yang sulit dijelaskan secara teknis.
Kondisi ini memicu desakan agar BPK RI segera melakukan audit investigatif dengan pendekatan berbasis risiko.
Baca Juga : Usia Jalan Dipertanyakan, Proyek Nasional di Buol Didesak Diusut | Jejak Parigi Jadi Cermin !
Desakan tersebut juga disampaikan oleh FPPD Sulteng melalui perwakilannya, Eko Arianto.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH), BPK RI, serta melibatkan ahli konstruksi independen untuk segera turun melakukan audit investigatif terhadap proyek Jalan Nasional Buol.
Pendekatan ini dinilai relevan untuk menelusuri dugaan fraud secara menyeluruh.
Dalam praktiknya, audit berbasis risiko mengharuskan pemeriksa mengurai setiap tahapan proyek menggunakan kerangka 5W+2H apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, di mana dan kapan peristiwa berlangsung, mengapa bisa terjadi, bagaimana prosesnya, serta berapa besar potensi kerugian negara.
Kerusakan Jalan Nasional Buol memperlihatkan pola yang pernah muncul pada proyek infrastruktur lain di wilayah Sulawesi termasuk kasus proyek jalan di Kabupaten Parigi Moutong yang kini dalam tahap proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan menahan sejumlah tersangka.
Baca Juga : Jalan Amblas dan Berlubang, Duit Negara Ikut Bocor !
Dalam sejumlah kasus sebelumnya, kerusakan dini kerap berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, indikasi pengurangan volume pekerjaan, hingga dugaan pengaturan dalam proses lelang.
Pada kasus Buol, indikasi tersebut mulai terlihat dari kualitas aspal yang cepat terkelupas dan struktur jalan yang tidak mampu menahan beban kendaraan berat.
Padahal, proyek jalan nasional seharusnya dirancang dengan standar ketahanan tinggi.
Seorang pengamat konstruksi yang enggan disebutkan namanya menyebut kondisi ini sebagai “Red Flag” dalam audit infrastruktur.
“Jika umur jalan jauh di bawah standar, maka kemungkinan besar ada masalah dalam material, metode kerja, atau bahkan pada dokumen kontrak,” ujarnya.
Desakan agar BPK RI turun tangan tidak lepas dari kompleksitas dugaan penyimpangan.
Audit reguler dinilai tidak cukup untuk mengungkap potensi fraud yang bersifat sistemik.
Baca Juga : Jalan Nasional Rusak di Buol | Siapa Bermain ?
Audit investigatif berbasis risiko memungkinkan pemeriksa mengidentifikasi titik rawan sejak awal.
Dalam konteks Jalan Nasional Buol, titik tersebut mencakup, Proses pengadaan dan tender proyek jalan nasional, Kesesuaian spesifikasi teknis dengan pelaksanaan di lapangan, Pengawasan proyek oleh pihak terkait dan Pembayaran termin pekerjaan yang tidak sebanding dengan kualitas hasil
Selain itu, keterlibatan ahli konstruksi independen dinilai penting untuk memastikan validitas temuan teknis.
Pendekatan multidisiplin ini diharapkan mampu memperkuat pembuktian jika dugaan fraud berujung pada proses hukum.
Kerusakan Jalan Nasional Buol tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat.
Lebih dari itu, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penggunaan anggaran negara.
Jika dugaan fraud terbukti, maka kerugian tidak hanya terjadi pada aspek fisik infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek jalan nasional di BPJN Sulawesi Tengah.
Dalam konteks ini, audit investigatif bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas.
Terlebih, proyek jalan nasional merupakan bagian dari program pembangunan yang menyerap anggaran besar.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PPK 1.1 Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari BPJN Sulawesi Tengah terkait mengenai penyebab pasti kerusakan Jalan Nasional Buol.
Minimnya transparansi justru memperkuat spekulasi adanya penyimpangan.
Dorongan publik agar BPK RI segera turun melakukan audit investigatif menjadi semakin kuat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah kerusakan tersebut murni akibat faktor teknis atau merupakan bagian dari praktik fraud dalam proyek jalan nasional.
