Sulteng – Izin pembangunan Bandara IMIP membuat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Umar Bonte angkat suara.
Ia menilai bahwa persoalan utama bukan pada “siapa” yang meresmikan bandara tersebut, melainkan “mengapa” proyek itu mendapatkan izin, sementara daerah itu sudah memiliki Bandara Maleo yang dibangun menggunakan dana APBN.
“Kenapa kita harus memperdebatkan bandara itu diresmikan Jokowi atau bukan? Masalahnya bukan di sana,” ujar Umar Bonte. “Pertanyaannya, kenapa bandara ini diizinkan? Sementara sudah ada Bandara Maleo yang dibangun dengan uang rakyat.”
Menurutnya, keberadaan Bandara IMIP yang dimiliki pihak swasta dalam hal ini perusahaan di kawasan industry, menimbulkan tanda tanya besar soal efektivitas investasi di Morowali.
Ia menilai, jika perusahaan tetap membangun bandara sendiri, maka fungsi Bandara Maleo yang dibiayai APBN menjadi tidak optimal.
“Buat apa investasi kalau tidak ada manfaat buat daerah? Kalau perusahaan punya bandara sendiri, lalu Bandara Maleo itu untuk siapa? Pada akhirnya itu seperti membuang uang rakyat,” tegasnya yang dikutip dari akun tiktok La Ode Umar Bonte.
Pria kelahiran Muna itu juga menyoroti fasilitas lain di kawasan industri tersebut, termasuk rumah sakit IMIP yang dibangun secara mandiri.
Menurutnya, keberadaan fasilitas privat yang lengkap justru membuat kontribusi perusahaan terhadap daerah menjadi minim.
“Kalau semuanya dibangun sendiri !, bandara sendiri, rumah sakit sendiri, apa kontribusi mereka terhadap daerah ? Ini seperti membangun negara di atas negara,” lanjutnya.
Umar Bonte kemudian menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertahanan yang sebelumnya ikut menyoroti keberadaan bandara tersebut.
Ia menilai bahwa ketegasan terhadap investasi yang tidak memberi manfaat bagi daerah merupakan sikap yang dibutuhkan.
“Ini baru namanya Menteri Pertahanan. Saya dulu tidak setuju negara dipimpin militer, tapi sekarang saya sadar: mungkin memang bangsa ini harus dipimpin orang yang paham bagaimana mempertahankan negara,” ujarnya.
Ia menduga terdapat kepentingan pribadi atau kelompok dalam pemberian izin pembangunan Bandara IMIP pada pemerintahan sebelumnya.
“Saya yakin ada yang tidak beres. Ada orang yang memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan publik mengapa ia baru menyuarakan kritik tersebut, La Ode Umar Bonte menjawab lugas.
“Ya karena saya baru dilantik jadi anggota DPD RI. Saya baru tahu, dan kaget, bahwa ada ‘negara di atas negara’,” tandasnya.
