Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dinilai kecolongan karena telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT Sulteng Mineral Sejahtera atau PT SMS untuk melakukan Pilot Project di lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli.
“Gubernur telah kecolongan karena keluarkan rekomendasi di lokasi WPR yang seharusnya untuk masyarakat, bukan company atau perusahaan,” terang mantan aktivis 98, Andi Ridwan Batara Guru di Palu, pada Sabtu 10 Desember 2022.
Menurut Andi Ridwan, rekomendasi gubernur jauh dari bahasa Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 3 Tahun 2020, serta aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen).
“Sudah jelas dan gamblang tentang aturan main pertambanga rakyat, UU Minerba memiliki dua semangat filosofi yang paradoks yaitu IPR atau Pertambangan Rakyat memiliki semangat sosialis yang dicantumkan Hatta dalam Konstitusi. Sementara IUP dan IUPK yang dikelolah oleh company atau korporasi yang berbentuk PT, memiliki semangat kapitalis atau istilah sekarang oligarki,” terang Andi Ridwan.
Dikatakan, tentang syarat yang harus dimiliki juga berbeda. Kalau IPR, koperasi atau kelompok cukup 3 syarat yakni syarat admin, syarat keuangan dan syarat tehnis.
Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) syarat yang harus dipenuhi yakni adanya Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Dalam tambang rakyat, yang melakukan edukasi dan pembinaan adalah pemerintah baik dalam bentuk Sumber Daya Manusia atau SDM maupun akses permodalan. Sedangkan perusahaan dalam bentuk PT, dalam UU Minerba tidak ada tugas Pemberdayaan , karena PT sekali lagi berorientasi keuntungan.
“Dalam UU Minerba tidak dikenal istilah bapak angkat dan biasanya yang dimaksud bapak angkat perusahaan adalah PT yang sudah berjalan dan mapan, bukan PT yang baru mengurus Izin dan numpang di Izin koperasi,” tegas mantan aktivias 98 ini.
Dia menegaskan, pendapatan Negara dalam UU Minerba juga sudah di atur jelas dengan istilah iuran tetap dan iuran produksi. Tambang rakyat, memang diperuntukkan untuk masyarakat lokal dan hanya investasi kecil.
Sebaliknya, perusahaan berbentuk PT biasanya berinvestasi dalam skala besar dan diperuntukan lebih luas perusahaan dalam negeri maupun asing.
“Saran saya, sebagai ketua MCC (Mining Comunity Center). Jika memiliki modal untuk membangun Smelter, mestinya kerja sama dengan pemilik IUP tembaga yang sudah ada di Tolitoli ,” tandasnya.
Sebagaimana ramai diberitakan, Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura mengeluarkan rekomendasi kepada PT SMS untuk melakukan Pilot Project di lokasi WPR di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio.
Rekomendasi gubernur ini, mendapat tantangan keras dari masyarakat Desa Oyom , sehingga ratusan masyarakat ini melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tolitoli pada Kamis 8 Desember 2022.
Masyarakat Desa Oyom meminta kepada Gubernur Sulteng untuk mencabut dan membatalkan rekomendasi kepada PT SMS tersebut, karena dinilai hanya memecah belah masyarakat Desa Oyom.
Jika rekomendasi itu tidak dicabut, maka berpotensi besar menimbulkan kericuhan di tengah-tengah masyarakat.
