Penataan HGU Sawit Sulawesi Tengah
Isu tumpang tindih HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawit dengan kepemilikan tanah masyarakat kembali mencuat di Sulawesi Tengah.
Hal ini disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Bintang Lima di Palu, pada Rabu (4/12) sore.
Anwar Hafid, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keberlanjutan masalah tumpang tindih HGU sawit yang melibatkan perkebunan baik milik pemerintah maupun pihak swasta.
Ia menilai bahwa hal tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tanahnya tumpang tindih dengan hak kelola perusahaan sawit.
“Sudah sering kami sampaikan masalah ini, terutama mengenai tumpang tindih HGU dengan kepemilikan masyarakat. Ini menjadi keluhan serius di beberapa daerah, termasuk di Morowali dan Morowali Utara,” ujar Anwar Hafid dalam sambutannya.
Masalah tumpang tindih HGU sawit di Sulawesi Tengah bukanlah hal baru.
