Banggai – SKTM Desa Honbola picu gejolak setelah seorang warga mengadukan dokumen miliknya tak ditandatangani pemerintah desa, hingga kasus ini viral di Facebook dan memicu langkah cepat DPRD Sulawesi Tengah.
Kasus SKTM viral di Facebook setelah keluhan Perlin Monjawab menyebar luas melalui pemberitaan daring.
Ia menuturkan bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu yang diajukan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah desa.
“Saya merasa diperhatikan. Terima kasih sudah datang mendengar langsung keluhan kami,” kata Perlin ketika didatangi Samiun di kediamannya, Rabu (3/9).
Samiun memilih langkah humanis dengan duduk bersama warga dan mendengarkan keluhan secara langsung.
“Saya hadir untuk memastikan persoalan ini mendapat jalan keluar terbaik. Tidak boleh ada masyarakat yang terabaikan dalam pelayanan,” ujarnya.
Dalam pertemuan terbuka itu, warga lain turut menyampaikan keresahan terkait distribusi bantuan sosial Bulog dan program pemberdayaan desa.
Helmayti Maningku, tokoh pemuda setempat, menyoroti distribusi yang dianggap belum merata.
Tokoh masyarakat Demas juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat program desa.
Menanggapi hal itu, Samiun menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berjalan transparan.
Ia mengingatkan bahwa Program Berani Cerdas Anwar Hafid harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
“Program Berani Cerdas dari Gubernur H. Anwar Hafid harus dirasakan semua lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang menempuh pendidikan,” jelasnya.
Usai dialog, Samiun menginisiasi rapat tertutup di kantor desa bersama Sekcam Batui, Ambon Dalle Dg. Mahesa, Kepala Desa Honbola Yustina Maningku, dan pejabat desa lainnya.
Pertemuan menghasilkan solusi, termasuk penandatanganan SKTM oleh kepala desa.
Yustina menyatakan, sebagian penerima sebelumnya telah tercatat dalam program bantuan lain, sehingga diperlukan verifikasi ulang.
“Saya tidak punya persoalan pribadi dengan Ibu Perlin. Mungkin ada oknum yang mencoba memperkeruh suasana,” jelas Yustina.
Sekcam Batui mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial.
“Mari kita selesaikan persoalan dengan dialog, bukan dengan komentar yang justru memperkeruh suasana,” katanya.
Warga menyambut positif langkah cepat wakil rakyat itu. Salah seorang warga Honbola, menyebut kehadiran Samiun memberi keyakinan baru.
“Kami senang karena wakil rakyat mau datang langsung. Ini membuat kami yakin bahwa suara masyarakat kecil masih diperhatikan,” ujarnya.
Kasus SKTM Desa Honbola menunjukkan bagaimana aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pelayanan publik di tingkat desa.
