Sulawesi Tengah – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia.
Tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp275 miliar melalui Program IJD BPJN Sulteng 2025 yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
Baca Juga : Gubernur Anwar Hafid Protes Jalan Rusak, BPJN Sulteng Bilang Begini !
Program ini merupakan bagian dari upaya besar yang digulirkan oleh Kementerian PU dengan total anggaran Rp9 triliun untuk 289 paket pekerjaan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4 triliun telah ditenderkan, dengan 58 paket pekerjaan sudah terkontrak, senilai Rp762 miliar.
Inpres Jalan Daerah untuk Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan konektivitas wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang masih perlu didorong oleh infrastruktur yang memadai.
Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah (BPJN Sulteng), Bambang S. Razak, ST, MT, yang diwakili oleh Kamarudin Dg Sikki, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan BPJN Sulteng, alokasi anggaran sebesar Rp275.115.941.883 untuk Program IJD di Sulawesi Tengah pada 2025 terbagi dalam tiga tahapan.
IJD tahap 1 mencakup 8 paket fisik dan 1 paket pengawasan, dengan total panjang jalan 27,54 km yang meliputi wilayah Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Banggai Laut, Poso, Morowali, dan beberapa daerah lainnya.
Untuk IJD tahap 2, terdapat 9 paket fisik dan 1 paket pengawasan dengan panjang total 33,40 km yang berlokasi di Banggai Kepulauan, Buol, Sigi, Toli-Toli, dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, IJD tahap 3 memiliki 1 paket fisik dengan panjang 0,88 km di Kota Palu, Kecamatan Mantikulore.
Total panjang jalan yang akan diperbaiki dalam Program IJD BPJN Sulteng 2025 mencapai 61,82 km, dengan 18 paket fisik dan 2 paket pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan konsultan perencana.
Program ini juga melibatkan koordinasi dengan pemda, dinas provinsi, kabupaten/kota, serta sosialisasi dengan masyarakat setempat agar proyek ini dapat berjalan lancar.
Dalam hal pengawasan, Kementerian PU memastikan bahwa mutu pekerjaan akan menjadi perhatian serius dengan melibatkan konsultan supervisi.
Proyek ini juga termasuk dalam Pendampingan Paket Strategis (PPS) yang diawasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal, mutu, dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dengan adanya Program IJD BPJN Sulteng 2025, diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan di Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada 31 Desember 2025, dan diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka.
