Jatong menilai banyaknya dugaan tindak kecurangan karena ditengarai lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkades, sehingga mudah di susupi oleh kepentingan yang diklaim dapat mencedarai demokrasi.
“Diabaikannya rasa keadilan masyarakat dalam pelaksaan pilkades yang dapat berujung kepada hak pilih warga. Dalam banyak aspek pemerintah daerah bersikap tidak netral dan independent,” jelasnya.
Dia juga mendesak Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar agar segera membubarkan panitia pemilihan kepala desa Bontocini.
“Meminta kepada Bupati Jeneponto untuk menunda pelaksanaan pilkades desa Bontocini,” ungkapnya.
Selain itu, Jatong menambahkan bahwa pihaknya meminta kepada Iksan Iskadar untuk mengevaluasi kinerja panitia desa di tingkat kabupaten. Dari hasil kajian ditemukan fakta bahwa NIK pemilih dimiliki lebih dari satu orang pemilih.
Dalam aksi itu pengunjuk rasa menuntut pembubaran panitia pemilihan kepala desa Bontocini, memnta bupati Iksan Iskandar untuk menunda pelaksanaan Pilkades Bontocini, melakukan evaluasi terhadap kinerja panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten, dan meminta DPRD Kabupaten Jeneponto untuk melakukan langkah politik untuk mendesak bupati Jeneponto agar panitia Pilkades dibubarkan.
