Mengurai Sengkarut di Proyek 156 Miliar
Seabrek persoalan kebijakan hingga anggaran jumbo digelontorkan, belum mampu meningkatkan kualitas mutu hasil proyek.
Kurangnya kordinasi dan banyak bolong disana-sini, mempertegas proyek rancang bangun atau Desain and Build diselimuti banyak kejanggalan.
Investigasi Trilogi bersama tim dua pekan lalu menemukan sederet permasalahan sepanjang segmen 1-5 penangaan paket rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi.
Di proyek ini negara berpotensi rugi, hingga pelaksanaan terindikasi pelanggaran hukum.
Penanganan segmen 1-5 yang masuk dalam Paket desain and build rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi dengan total nilai proyek mencapai Rp156,6 miliar itu, dipastikan gagal mencapai target mutu. Buah dari indikasi pengawasan longgar hingga diduga kuat terjadi permainan bestek.
Kerusakan dini pada paket rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi sepanjang segmen 1-5 menimbulkan kecurigaan sehingga menjadi perhatian banyak pihak. Bagaiman mungkin, hasil kontruksi dengan anggaran sangat fantastis itu, sudah rusak disana-sini !.
Salah satu yang mengomentari persoalan ini, yakni mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Ir Syaifullah Djafar, M.Si di era kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.
Kepada Trilogi, Pengamat teknik struktur itu mengakui bahwa kondisi geografis sepanjang jalan Salua – Sadaunta di ruas Kalawara – Kulawi cenderung berubah-ubah sehingga harus dilakukan penanganan khusus, cepat dan tepat.
“Ruas Kalawara – Kulawi itu memang segmen yang paling kritis, geografisnya agak berbeda dengan yang lain. Itu memang waktu gempa kan tertutup total, dalam rangka penanganan darurat kita sempat buka itu jalan” beber Syaiffullah.
Syaifullah menjelaskan bahwa 2 hari pasca bencana waktu itu, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan assessment cepat sejumlah ruas jalan kewenangan provinsi, Kabupaten dan Kota yang rusak akibat dampak dari gempa bumi, salah satunya ruas Kalwara – Kulawi.
Dengan keterbatasan anggaran APBD untuk menangani perbaikan infrastruktur jalan yang rusak terdampak bencana, sehingga Pemprov Sulteng meminta kondisi kerusakan ini agar ditangani oleh Pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR.
“Meskipun ini sifatnya bukan bencana nasional, tapi dia berdampak terhadap nasional sehingga wajarlah kalau kita meminta bantuan ke pemerintah pusat. Ada beberapa ruas jalan yang kita usulkan untuk ditangani, termasuk didalamnya Kalawara – Kulawi” ujarnya.
Menanaggapi sejumlah kerusakan pada pengendalian lereng dan penanganan pendukung sarana badan jalan sepanjang segmen 1-5 ruas Kalawara – Kulawi, Syaifullah menduga ada kelemahan kordinasi antara Manajemen Kontruksi dengan pihak yang terkait dalam urusan proyek itu.
Ketua PD XX KB FKPPI Sulteng mengatakan, perubahan desain hingga keterlambatan mengeksekusi proyek rehabilitasi Kalawara – Kulawi tersebut menjadi salah satu faktor pemicu kerusakan yang timbul sekarang ini. Sebab kondisi geologi sepanjang ruas itu, diketahui kondisinya sangat labil dan cenderung berubah-ubah.
“Saya sudah warning waktu mereka memutuskan bikin desain baru !, Saya bilang kalau ini dibuat jadi langsung dijalankan. Karena kalau lambat lagi, nanti berubah lagi dan tidak sesuai kondisi dilapangan. Diawal itu kan, JICA memang telah melaukan survey dan merancang paket itu tapi lambat di eksekusi. Andaikan desain JICA yang diterapkan pada paket ini, saya kira itu bagus sekali artinya tidak terlalu banyak risiko-risiko longsoran dan semacamnya yang kita dapat saat ini.” jelasnya.
Paket desain and build Kalawara – Kulawi ini, kata Syaifullah, adalah skema proyek yang dirancang untuk penghemat waktu, dimana perencanaan dan pelaksanaan jalan berbarengan sehingga kemudian di implementasikan di kondisi pekerjaan infrastruktur yang relatif punya risiko tinggi, banyak variable risiko perubahan dan memerlukan detail rincian berupa detail desain yang lebih mikro yang lebih kompleks.
Dia menyarankan agar penanganan paket rancang bangun rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi yang sudah menguras anggaran ratusan miliar itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali kondisi lapangan hasil pekerjaan dengan desain awal.
“Paket desain and build ini diputuskan karena keterbatasan waktu. Dari pada kita bikin DED dulu menunggu satu tahun baru kita laksanakan lagi, sehingga pelaksanaan desain dan pelaksanaan konstruksi berbarengan Itu sebenarnya tujuan awalnya. Kemudian juga penanganannya itu terlalu lambat !, Jadi, penanganan yang kurang stabil begitu tidak boleh kita lama di administrasi. Hanya kita dikalah sama gerakan perubahan alam yang mestinya kita cepat antisipasi” pungkasnya.
Kerusakan yang terjadi pada bagian kontruksi di proyek rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi sepanjang segmen 1-5, di Kabupaten Sigi memperlihatkan adanya kelemahan dan kesembronoan dalam proses pelaksanaanya.
Perlu diselidiki penyebab terjadinya kerusakan dibekas proyek senilai Rp156,6 miliar itu.
Petaka ini tidak akan terjadi bila urusan pengerjaan dan pengawasan proyek, dilakukan secara cermat.
Proyek selesai digarap, lalu baru saja di PHO akhir Juli lalu, akan tetapi sejumlah titik lereng ambrol dan sarana pendukung jalan ikut rusak duluan.
Kerusakan dini pada sejumlah titik di proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN PT Wijaya Karya Persero Tbk dan konsultan pengawas PT Parentjana Djaja itu, mempertegas bahwa suatu proyek rancang bangun tersebut bisa disebut gagal.
Ada sejumlah penyebab atas gagal kontruksi proyek yang digarap konsorsium BUMN ini, salah satu peluang penyebab terjadinya ditenggarai proses pelaksanaanaya dikerjakan secara terburu-buru dan ada indkasi permainan bestek.
Setidaknya itu yang bisa dilihat dibekas proyek rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi sepanjang segmen 1-5 sejauh 12,6 Km yang dikelolah oleh Satuan Kerja PJN wilayah I Provinsi Sulawesi Tengah.
Pendanaan proyek ini bersumber dari Loan atau pinjaman dana hibah dari Pemerintah Jepang atau Japan International Coorporation Agency (JICA) melalui program Infrastructur Recontruction Sector Loan (IRSL) paket A3 tahap I tahun anggaran 2021-2023.
Anggarannya cukup fantastis, dengan nilai proyek mencapai Rp 156,616.954.291.
Namun bisa dibilang penampakanya, sungguh sangat biasa-biasa saja.
Disinilah publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin proyek diduga kuat berkualitas rendah itu seharga 150 Miliar lebih ?.
“Ya beginilah keadaanya belum lama dikerjakan, tapi sudah rusak” cetus warga sekitar yang dtemui dilokasi proyek.
Faktanya dilapangan, sejumlah titik item penanganan output pada paket rehabilitasi dan rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi yang belum lama dikerjakan ini, memang sudah di PHO.
Namun kondisinya sudah rusak disana-sini, padahal umurnya juga belum genap setahun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tentu saja menyambut baik-baik bantuan hibah perbaikan infrastruktur jalan gratis oleh Kementrian PUPR ini.
Meski begitu, mereka juga takjub dengan nilai proyek yang fantastis ini.
Atas nama untuk memulihkan infrastruktur pasca bencana, BPJN Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran hanya demi proyek rancang bangun.
Sementara diluar sana, ada puluhan jembatan dan ratusan kilometer jalan masih banyak rusak berat yang kini menunggu untuk diperbaiki. Sungguh ironis !.
