Dalam keterangannya, Fikri menyampaikan bahwa mahasiswa memperoleh edukasi mengenai perkembangan pengaturan korupsi dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, aspek penerapannya, serta pentingnya memahami keterkaitan KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus terkait korupsi.
KUHP Nasional tidak dapat dipahami secara terpisah dari ketentuan pidana di luar kitab tersebut.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman bagi ketentuan dalam undang-undang lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP Nasional maupun ketentuan dalam KUHP itu sendiri.
Konteks tersebut membuat pemahaman mengenai hubungan KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) penting bagi mahasiswa hukum maupun masyarakat yang ingin memahami perkembangan penegakan hukum.
Namun, rincian pasal yang dibahas dalam kegiatan Kejati Sulteng, termasuk penjelasan mengenai perubahan ketentuan dan contoh penerapannya, belum diuraikan dalam keterangan kegiatan yang tersedia.
