“Saya datang langsung ke wilayah itu sampai reses, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Kami membuktikan hari ini bahwa keresahan masyarakat memang nyata,” ujarnya.
Longki juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu legal-formal dalam menetapkan HPL Bank Tanah tanpa komunikasi memadai dengan masyarakat adat maupun pemerintah daerah.
“HPL terlalu cepat diputuskan oleh kementerian. Harusnya dikomunikasikan dengan masyarakat adat setempat,” katanya.
Dalam forum tersebut, Longki menyebut masih terdapat ruang kelola masyarakat yang telah lama eksisting di area HPL Bank Tanah, mulai dari sawah, kebun, padang penggembalaan, kolam ikan air tawar hingga permukiman warga.
Ia meminta kawasan tersebut dapat dijadikan enclave agar hak dan sumber penghidupan masyarakat tetap terlindungi.
Tak hanya itu, Longki juga menilai munculnya proses hukum terhadap sejumlah warga dalam konflik lahan menjadi alarm serius dalam tata kelola pertanahan nasional.
“Kalau petani kecil sampai dikriminalisasi karena persoalan tata kelola pertanahan yang belum sepenuhnya jelas, maka berarti ada problem besar dalam pendekatan kebijakan kita,” tegasnya.
Longki turut membeberkan capaian redistribusi reforma agraria di Sulawesi Tengah yang masih jauh dari target.
