Sebagai bagian dari upaya pencegahan, diskusi juga membahas langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan Permenkes RI No. 15 Tahun 2019.
Latar belakang peraturan ini menekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang melibatkan dana publik.
Sebagai penutup, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model untuk upaya pencegahan kecurangan di wilayah lain.
Penghargaan yang diberikan kepada Kejati Sulteng juga menjadi bukti komitmen dalam mengawasi dan menjaga keadilan dalam program JKN, sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Kecurangan dalam Program JKN bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan yang memadai.
