“Tidak ada alasan untuk tidak hadir. Undangan sudah kami sampaikan jauh hari,” ujar Sriyanti.
Ketegangan ini menjadi cermin keretakan hubungan eksekutif dan legislatif Tolitoli.
Minimnya komitmen kehadiran dalam forum resmi memperlihatkan adanya hambatan koordinasi yang mengganggu kerja sama antarlembaga.
Baca Juga : BPJN Sulteng Gandeng PT Jaya Mitra Perkasa Lakukan Pemeliharaan Jalan Nasional di Buol & Tolitoli
Padahal, di tengah tantangan pembangunan daerah, sinergi kedua pihak menjadi prasyarat mutlak untuk menyalurkan aspirasi publik secara utuh.
Kisruh politik di Tolitoli ini mempertegas tantangan tata kelola daerah yang masih diwarnai ego sektoral.
Bila ketidakhadiran terus berulang, maka bukan hanya anggaran yang mandek, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang pelan-pelan bisa luntur.
