Terkait penanganan jalan nasional, Syaifullah menegaskan bahwa itu adalah kewajiban dan tanggung jawab anggota DPR RI bersama Kementerian PUPR. Dukungan dari pemerintah pusat bisa dilakukan melalui dua jalur, teknis dan politis.
Jalur teknis sudah memiliki rumusan dan formula baku, sedangkan dukungan politik tergantung dari perhatian dan kepedulian wakil-wakil rakyat di pusat.
“Selama saya menjabat, hanya Pak Ahmad Ali yang melakukan ini melalui jalur politis. Catat sekali lagi, saya berbicara dalam konteks penanganan jalan provinsi dan bukan jalan nasional atau kabupaten,” tegas Syaifullah.
Baca Juga : Intrik & Strategi | Menebak Arah Politik Golkar di Pilgub Sulteng 2024 !
Klarifikasi ini muncul setelah viralnya screenshot WhatsApp dari Muhidin Said yang mempertanyakan peran Ahmad Ali dalam mengurus jalan nasional di Sulawesi Tengah.
Muhidin, yang telah mengurus bidang infrastruktur selama 10 tahun terakhir, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat Ahmad Ali mengurus jalan nasional.
Muhidin juga meminta agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada bupati-bupati di Sulteng atau Dirjen Bina Marga, bukan kepada Syaifullah.
Video yang dipotong-potong dan tersebar di media sosial tersebut menyebutkan perhatian Ahmad Ali terhadap jalan nasional di Sulawesi Tengah. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan tanggapan dari berbagai pihak. Klarifikasi dari Syaifullah Djafar diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
Menanggapi hal ini, Syaifullah Djafar mengingatkan bahwa dukungan pusat dalam penanganan jalan provinsi di Sulawesi Tengah sangat penting.
Baca Juga : Rusdi Mastura Uji Kekuatan Politik | Klaim Dapat Dukungan Partai, Golkar Masih Misteri di Pilkada Sulteng
