Optimalisasi Anggaran Terbatas di Tengah Tantangan Infrastruktur !
Penanganan jalan nasional di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli, dengan panjang lebih dari 146 kilometer, menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas lintas daerah di Sulawesi Tengah.
Namun, dengan anggaran terbatas sebesar Rp13,6 miliar untuk tahun anggaran 2024, tantangan dalam memelihara dan memperbaiki infrastruktur jalan ini semakin kompleks.
Kasatker PJN Wilayah II, Dr. Yudha Sandhyutama, ST., MT., melalui PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah, Iwan Susanto, ST., MT., menjelaskan bahwa optimalisasi anggaran terbatas ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar jalan tetap fungsional dan dapat melayani kebutuhan masyarakat.
Menurut Iwan dalam situasi di mana anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, sehingga mengembangkan strategi yang berfokus pada pelayanan fungsional jalan.
Ini berarti setiap tindakan perbaikan dan pemeliharaan difokuskan pada memastikan bahwa jalan tetap dapat dilalui oleh masyarakat, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.
“Kami melakukan CCO (Change Control Order) dengan skala prioritas dan justifikasi teknis yang ketat untuk memastikan bahwa jalan dan jembatan tetap berfungsi, bahkan di tengah keterbatasan anggaran.” Jelas Iwan Susanto, melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa 20 Agustus 2024.
Sebagai contoh nyata, kata Iwan, ketika bencana banjir dan tanah longsor melanda Desa Oevolo pada bulan Mei lalu, jalan yang tertutup sedimen dan batang pohon dapat segera dibersihkan dan dibuka kembali dalam waktu kurang dari lima jam.
Ini menunjukkan betapa pentingnya respons cepat dalam menjaga kelancaran arus transportasi di wilayah yang rawan bencana ini.
Tidak hanya itu, longsor di Desa Burangga yang menyebabkan drainase ambruk dan permukaan aspal tergerus juga ditangani dengan cepat, sehingga jalan tetap dapat digunakan.
Menghadapi bencana alam yang sering terjadi, PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah ini harus terus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran.
Dalam beberapa kasus, bencana yang terjadi tidak terduga dan tidak termasuk dalam anggaran awal. Namun, dengan sistem CCO, tim di lapangan dapat melakukan penyesuaian dan prioritisasi pekerjaan yang paling mendesak.
“Meskipun anggaran kami terbatas, kami selalu berusaha untuk tidak membiarkan jalan atau jembatan terputus,” kata Iwan Susanto, menambahkan. “Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa lalu lintas tetap berjalan, meskipun dalam kondisi darurat”.
Iwan membeberkan bahwa penting untuk dicatat respon cepat dari pemerintah pusat juga memainkan peran kunci dalam penanganan bencana di wilayah ini.
Ketika kami mengajukan tambahan dana untuk penanganan bencana, respons dari Kepala Satuan Kerja Wilayah II dan BPJN Sulawesi Tengah sangat cepat.
