Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyimpan ironi mendalam: dikenal sebagai daerah agraris dan maritim yang kaya, namun dihantui tingkat kemiskinan yang persisten.
Label sebagai penghasil beras, kakao, kelapa, dan hasil laut terbesar di Sulawesi Tengah (Sulteng) berbanding terbalik dengan fakta bahwa pada tahun 2025, Parimo menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin setelah Tojo Una-Una dan Donggala.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara struktural dan sistemik akar permasalahan yang menyebabkan paradoks ini.
Oleh : DEDI ASKARY,. SH
Komnas HAM Perwakilan Sulteng & Pernah menjabat sebagai Kepala Devisi Pendidikan & Advokasi HAM Yayasan Pendidikan Rakyat Palu,Pernah menjabat sebagai Deputy Direktur Walhi Sulteng, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Study Hukum & Advokasi HAM Sulteng, anggota Dewan Pendiri YLBH Sulteng, Konsultan Riset ketahanan Pangan di Lembah Baliem (Wamena) Kab. Jayawijaya tahun 2004.
Potret Kelimpahan Sumber Daya Alam Parimo
- Sektor Pertanian:
◦ Beras: Parimo merupakan lumbung padi utama Sulteng, dengan produksi yang signifikan setiap tahunnya.
◦ Kakao: Sebagai penghasil kakao terbesar, Parimo memiliki potensi besar dalam industri pengolahan cokelat.
◦ Kelapa: Produksi kelapa yang melimpah membuka peluang dalam industri pengolahan kelapa terpadu.
- Sektor Kelautan dan Perikanan:
◦ Hasil Laut: Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Parimo sangat besar, dengan berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya.
◦ Teluk Tomini: Keberadaan Teluk Tomini sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia memberikan potensi pariwisata bahari yang menjanjikan.
Akar Permasalahan Kemiskinan di Parimo
- Struktur Agraria yang Tidak Adil:
◦ Kepemilikan Lahan: Distribusi kepemilikan lahan yang timpang, di mana sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir pemilik modal besar, sementara petani kecil hanya memiliki lahan sempit atau bahkan menjadi buruh tani.
◦ Akses Terbatas: Petani kecil kesulitan mengakses modal, teknologi, dan informasi pasar, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka rendah.
- Tata Niaga yang Merugikan Petani:
◦ Rantai Pasok: Rantai pasok yang panjang dan dikuasai oleh tengkulak menyebabkan harga jual hasil pertanian di tingkat petani sangat rendah.
◦ Ketergantungan: Petani seringkali terjerat dalam sistem ijon atau utang kepada tengkulak, yang semakin memperburuk posisi mereka.
- Infrastruktur yang Belum Memadai:
◦ Jalan dan Jembatan: Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan akses ke pasar.
◦ Irigasi: Sistem irigasi yang belum optimal menyebabkan produktivitas pertanian tidak maksimal.
- Keterbatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan:
◦ Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan yang lebih baik.
◦ Kesehatan: Akses terbatas ke layanan kesehatan yang berkualitas menyebabkan produktivitas kerja menurun dan meningkatkan risiko kemiskinan.
- Kurangnya Diversifikasi Ekonomi:
◦ Ketergantungan: Ekonomi Parimo masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
◦ Industri Pengolahan: Kurangnya investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan menyebabkan nilai tambah produk rendah.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Efektif:
◦ Kebijakan: Kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani kecil dan nelayan.
◦ Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan.
◦ Pengawasan: Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.
Strategi Mengatasi Paradoks Kelimpahan dan Kemiskinan
- Reformasi Agraria: Melakukan redistribusi lahan secara adil kepada petani kecil dan memberikan pendampingan dalam pengelolaan lahan.
- Penguatan Koperasi Petani: Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam tata niaga.
- Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan.
- Peningkatan Kualitas SDM: Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Diversifikasi Ekonomi: Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pariwisata, industri pengolahan, dan jasa.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang ketat.
Paradoks “merana di tengah kelimpahan” di Parigi Moutong merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh faktor struktural dan sistemik.
Mengatasi masalah ini membutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dengan reformasi agraria, penguatan koperasi petani, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, diversifikasi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, Parimo dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
